Value Added Tax (VAT), Lecture notes of Tax Legislation and Financial Law

Download Value Added Tax (VAT) and more Lecture notes Tax Legislation and Financial Law in PDF only on Docsity!

1

Pajak

Pertambah

Nilai

2

Pajak Pertambahan Nilai adalah

pajak tidak langsung yang

dikenakan atas pemanfaatan dan

atau penyerahan Barang dan Jasa

Kena Pajak yang dilakukan di dalam

daerah pabean

DEFINISI

4 Karakteristik PPN  Pajak tidak langsung Beban pajak dipikul oleh konsumen akhir. Pengusaha akan menggeser beban pajak kepada Pembeli, sesuai dengan mata rantai produksi dan distribusi hingga ke konsumen akhir melalui pengenaan pajak secara bertingkat. Pengusaha menggeser beban pajaknya melalui pengkreditan pajak. Pajak konsumsi Pemikul beban pajak berakhir pada konsumen akhir.

5 Karakteristik PPN (lanjutan)  (^) Bersifat NETRAL Pengenaan PPN didasarkan pada “destination principle” dan hanya dikenakan atas nilai tambahnya saja. PPN dipungut di tempat barang atau jasa tersebut dikonsumsi.  (^) Pajak Objektif PPN hanya dikenakan bila terdapat faktor objektif, yaitu:keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenai pajak. PPN akan mendahulukan Objek, baru kemudian mencari Subjeknya

BEBERAPA ISTILAH PENTING

DALAM PPN

Daerah Pabean

Impor

Ekspor

Barang Kena Pajak

Jasa Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak

Faktur Pajak

Pajak Masukan

Pajak Keluaran

8 DAERAH PABEAN  Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Barang Kena Pajak  Barang berwujud,yang menurut sifat dan hukumnya dapat berupa: Barang Bergerak Barang Tidak Bergerak Barang Tidak Berwujud Yang dikenakan pajak menurut UU PPN

11 BARANG KENA PAJAK (BKP) BARANG BERWUJUD

BARANG

TIDAK BERWUJUD

SIFAT/HUKUMNYA

YANG DIKENAKAN PPN YANG DIKENAKAN PPN

BARANG

BERGERAK

BARANG

TIDAK

BERGERAK

13 JASA KENA PAJAK (JKP) JASA KENA PAJAK (JKP) JASA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG KARENA PESANAN/PERMINTAAN DGN BAHAN DAN ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN

SETIAP KEGIATAN PELAYANAN

BERDASARKAN

SUATU PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM

YANG MENYEBABKAN

BARANG/FASILITAS/KEMUDAHAN/HAK,

TERSEDIA UTK DIPAKAI

TERMASUK DIKENAKAN PPN DIKENAKAN PPN

Pengusaha dan Pengusaha Kena

Pajak

 Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha

sebagaimana dimaksud diatas yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN, tidak termasuk Pengusaha Kecil, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

16 Kewajiban Pengusaha sebagai PKP (1)Memungut PPN dan menerbitkan Faktur Pajak; (2)Menyetor PPN yang telah dipungut; (3)Menyampaikan SPT Masa PPN/PPnBM.

KEWAJIBAN PKP

( PASAL 3A AYAT (1) DAN (2) ) PENGUSAHA YG MELAKUKAN :

• PENYERAHAN BKP DI DLM DAERAH PABEAN
• PENYERAHAN JKP DI DLM^ DAERAH PABEAN
• EKSPOR BKP MELAPORKAN USAHA UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP MEMUNGUT MENYETOR MELAPORKAN PPN & PPn BM YG TERUTANG TERMASUK PENGUSAHA KECIL YG MEMILIH UNTUK DIKUKUHKAN MENJADI PKP W A J I B

19 PENGUSAHA KECIL PENGUSAHA YG DLM LINGKUNGAN PERUSAHAAN/PEKERJAANNYA MELAKUKAN PEREDARAN BRUTO TIDAK LEBIH DARI Rp 4,8 M SETAHUN PEREDARAN BRUTO TDK LEBIH DARI Rp 4,8 M SETAHUN PENYERAHAN BKP PENYERAHAN JKP DALAM HAL PENYERAHAN BKP MAUPUN JKP Rp 4,8 M SETAHUN PEREDARAN JKP LEBIH DARI 50 % DARI SELURUH PEREDARAN BRUTO PEREDARAN BKP LEBIH DARI 50 % DARI SELURUH PEREDARAN BRUTO Rp 4,8 M SETAHUN

OBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan.
2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
6. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan