Docsity
Log inSign up
Docsity
Prepare for your exams
Prepare for your exams

Study with the several resources on Docsity

Earn points to download
Earn points to download

Earn points by helping other students or get them with a premium plan

Guidelines and tips
Guidelines and tips
Sell on Docsity
Sell on Docsity
Log inSign up

Prepare for your exams

Study with the several resources on Docsity

Find documents

Prepare for your exams with the study notes shared by other students like you on Docsity

Search Store documents

The best documents sold by students who completed their studies

Search through all study resources
Docsity AINEW

Summarize your documents, ask them questions, convert them into quizzes and concept maps

Explore questions

Clear up your doubts by reading the answers to questions asked by your fellow students

Earn points to download

Earn points by helping other students or get them with a premium plan

Share documents
download point icon20 Points

For each uploaded document

Answer questions
download point icon5 Points

For each given answer (max 1 per day)

All the ways to get free points
Get points immediately

Choose a premium plan with all the points you need

Study Opportunities

Choose your next study program

Get in touch with the best universities in the world. Search through thousands of universities and official partners

Community

Ask the community

Ask the community for help and clear up your study doubts

University Rankings

Discover the best universities in your country according to Docsity users

Free resources

Our save-the-student-ebooks!

Download our free guides on studying techniques, anxiety management strategies, and thesis advice from Docsity tutors

From our blog

Exams and Study
Go to the blog

THE SUMMARY OF UU KUP INDONESIA 2022, Study notes of Tax Legislation and Financial Law

Universitas Diponegoro (UD)Tax Legislation and Financial Law

This documents contain a summary of UU KUP Indonesia 2022

Typology: Study notes

2021/2022

Available from 08/31/2022

Nabilf10
Nabilf10 🇮🇩

5 documents

1 / 4

Toggle sidebar

This page cannot be seen from the preview

Don't miss anything!

bg1
Rangkuman Perencanaan Perpajakan Minggu ke – 3
Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang-undang no. 19
tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Undang-undang ini mulai berlaku
tanggal 23 Mei 1997. Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-undang no. 19
tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.
Kegiatan penagihan pajak dilakukan oleh bagian penagihan (seksi penagihan) di Kantor
Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Penagihan pajak adalah tindakan penagihan
yang dilaksanakan oleh fiskus atau juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu
jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak
dan tahun pajak.
Definisi penagihan pajak menurut Soemitro (1996:17), yaitu Penagihan pajak adalah
perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi
ketentuan Undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang.
Sedangkan Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas
pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib
Pajakmenurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Biaya Penagihan Pajak
adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman
Lelang, Pembatakan Lelang, Jasa Penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan
pajak.
Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang
bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan jatuh tempo
penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Apabila Wajib
Pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana ditentukan
dalam surat teguran maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh juru sita pajak.
Sebagai surat yang mempunyai kuasa hukum yang pasif, tentu memiliki cirri-ciri dan kriteria
tersendiri. Dalam Pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa surat paksa sekurang-kurangnya harus
memuat:
1. Nama Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak
2. Dasar penagihan
3. Besarnya utang pajak
4. Perintah untuk membayar
pf3
pf4

Partial preview of the text

Download THE SUMMARY OF UU KUP INDONESIA 2022 and more Study notes Tax Legislation and Financial Law in PDF only on Docsity!

Rangkuman Perencanaan Perpajakan Minggu ke – 3 Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang-undang no. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Undang-undang ini mulai berlaku tanggal 23 Mei 1997. Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-undang no. 19 tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Kegiatan penagihan pajak dilakukan oleh bagian penagihan (seksi penagihan) di Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Penagihan pajak adalah tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh fiskus atau juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.

Definisi penagihan pajak menurut Soemitro (1996:17), yaitu Penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang. Sedangkan Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajakmenurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatakan Lelang, Jasa Penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.

Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Apabila Wajib Pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh juru sita pajak.

Sebagai surat yang mempunyai kuasa hukum yang pasif, tentu memiliki cirri-ciri dan kriteria tersendiri. Dalam Pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat:

  1. Nama Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak
  2. Dasar penagihan
  3. Besarnya utang pajak
  4. Perintah untuk membayar
  1. Surat paksa langsung dapat digunakan tanpa bantuan putusan peradilan dan tidak dapat digunakan untuk mengajukan banding
  2. Mempunyai kedudukan hukum yangsama dengan grosse akte, yaitu putusan peradilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
  3. Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan biaya penagihannya
  4. Dapat dilanjutkan dengan tindakan penagihan penyanderaan Secara teori surat paksa diterbitkan setelah surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis yang diterbitkan oleh pejabat. Pasal 8 ayat 1 menerangkan tentang sebab-sebab penerbitan surat paksa, yaitu:
  5. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telahditerbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis
  6. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketikadan sekaligus
  7. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Apabila utang pajak tidak dilunasi oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu 2×24 jam setelah surat paksa diberitahukan, maka pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa dan apabila Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan. Sedangkan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi,Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untukmelakukan pemberesan atau likuidator.

Sebelum dilakukan penyitaan, wajib pajak dapat mengajukan gugatan dalam pengadilan pajak atas surat paksa yang diberikan kepadanya. Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak. Pengadilan pajak ini memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutuskan sengketa pajak, pengadilan pajak juga memiliki wewenang untuk mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang-sidang Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan

tindak lanjut pelaksanaan penagihan Pajak ditunda selama pemeriksaan Sengketa Pajak sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan Pajak.