pemerintah ini disebut dengan onrechtmatige over heidsdaad. Penyalahgunaan
kekuasaan oleh pemerintah dalam kerangka otonomi daerah tidak dapat dihindari, maka
untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam
penyelenggaraan pemerintahan, perlu adanya lembaga yang melakukan tugas dan fungsi
pengawasan terhadap lembaga pemerintahan yang dalam hal ini dilakukan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (untuk selanjutnya akan ditulis DPRD).
A. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalahnya adalah
sebagai berikut :
1. Bagaimana fungsi pengawasan dalam konstitusi?
2. Apa urgensi dari fungsi pengawasan?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi penyelewengan kekuasaan dan kekuasaan yang
absolut?
B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Sesuai permasalahan yang diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
dan memahami fungsi pengawasan dalam konstitusi dan urgensi fungsi pengawasan terhadap
Badan Otorita Ibu Kota Nusantara serta upaya untuk mengatasi penyelewengan kekuasaan
dan kekuasaan yang absolut.
2. Kegunaan Penelitian
a) Kegunaan Teoritis
Kegunaan secara teoritis diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi suatu bahan
referensi dalam objek kajian sejenis, serta menambah pengetahuan dan keilmuan dalam
kajian studi Hukum Tata Negara terkait dungsi pengawasan terhadap Badan Otorita Ibu
Kota Nusantara.
b) Kegunaan Praktis
c) Secara praktis bahwa penulis berharap hasil tulisan serta penelitian mengenai
fungsi pengawasan terhadap Badan Otorita Ibu Kota Nusantara dapat menjadi
suatu informasi dan referensi serta edukasi bagi masyarakat.
