

Study with the several resources on Docsity
Earn points by helping other students or get them with a premium plan
Prepare for your exams
Study with the several resources on Docsity
Earn points to download
Earn points by helping other students or get them with a premium plan
Community
Ask the community for help and clear up your study doubts
Discover the best universities in your country according to Docsity users
Free resources
Download our free guides on studying techniques, anxiety management strategies, and thesis advice from Docsity tutors
The importance of oversight in preventing abuse of power by the government in the context of regional autonomy. It explores the functions of oversight in the constitution and its urgency in the Badan Otorita Ibu Kota Nusantara, as well as efforts to prevent abuse of power. The document also discusses the characteristics of democracy in Indonesia and the role of the DPR in maintaining checks and balances in the government. It is a useful resource for students studying Law and Government in Indonesia.
Typology: Summaries
1 / 3
This page cannot be seen from the preview
Don't miss anything!
pemerintah ini disebut dengan onrechtmatige over heidsdaad. Penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dalam kerangka otonomi daerah tidak dapat dihindari, maka untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu adanya lembaga yang melakukan tugas dan fungsi pengawasan terhadap lembaga pemerintahan yang dalam hal ini dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (untuk selanjutnya akan ditulis DPRD). A. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :
A. Fungsi Pengawasan dalam Negara Demokrasi Diskursus ketetanegaraan tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai bangunan demokrasi. Catatan Institute of Southeast Asian Studies menempatkan Indonesia dalam catatan positif sebagai negara demokrasi. Ide negara demokrasi bukanlah hal yang baru bagi Indonesia karena sejak negara ini berdiri, ide utama yang diajukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pola hubungan pemerintah-rakyat sudah didasarkan pada konsep demokrasi. Pandangan Hidup Bangsa Indonesia telah dirumuskan secara ringkas dan padat dalam bentuk kesatuan rangkaian lima sila yang dinamakan Pancasila. Pancasila - ditempatkan dalam pembukaan UUD 1945 sebagai landasan kefilsafatan yang mendasari dan menjiwai penyusunan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang dasar itu. Dengan demikian, maka Pancasila melandasi dan menjiwai kehidupan kenegaraan di Indonesia, termasuk kegiatan menentukan dan melaksanakan politik hukumnya. Ada beberapa ciri cita demokrasi Pancasila yang ingin diwujudkan para pendiri bangsa khususnya dalam konteks pengawasan yaitu, daya kritis rakyat kepada penguasa, wakil rakyat menjalankan amanah dengan pertanggungjawaban hingga kepada Tuhan, - ketaklukan pemerintah kepada rakyat. Berdasar pada ide demokrasi perwakilan dan nilai Pancasila, maka sudah seharusnya keberadaan lembaga perwakilan rakyat, utamanya DPR dengan fungsi pengawasannya dapat menghadirkan situasi checks and balances dengan cabang kekuasaan eksekutif khususnya, sehingga dapat memperkuat sistem demokrasi Indonesia. Karena asal muasal terbentuknya lembaga parlemen dalam sejarah Eropa dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas- tugas pemerintah. Dalam operasionalisasinya teori checks and balances dilakukan melalui cara-cara tertentu yaitu: (1) Pemberian kewenangan terhadap suatu tindakan kepada lebih dari satu cabang pemerintahan; (2) Pemberian kewenangan pengangkatan pejabat tertentu kepada lebih dari satu cabang pemerintahan cabang pemerintahan satu terhadap cabang pemerintahan lainnya; (4) Pengawasan langsung dari satu cabang pemerintahan yang satu terhadap yang lainnya.^1 B. Badan Otorita pada Daerah Khusus IKN (^1) Zulkarnain Ridlwan, Cita Demokrasi Indonesia dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Pemerintah, Jurnal Konstitusi , vol. 12, no. 2, Juni, 2015, hlm. 309 - 312. https://media.neliti.com/media/publications/108073-ID-cita-demokrasi-indonesia-dalam-politik-h.