The basis of the state | Study Guides, Projects, Research United States History

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA INDONESIA

Menurut Kesimpulan Saya, bagi masyarakat Indonesia, Pancasila bukanlah sesuatu yang asing. Pancasila terdiri

atas 5 (lima) sila, tertuang dalam pembukaan UUD 1945Alinea IV dan diperuntukkan sebagai dasar negara Republik

Indonesia. Meskipun di dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut tidak secara eksplisit disebutkan kata Pancasila, namun

sudah dikenal luas bahwa 5 (lima) sila yang dimaksud adalah Pancasila untuk dimaksudkan sebagai dasar negara.

Melalui perjalanan panjang negara Indonesia sejak merdeka hingga saat ini, Pancasila ikut berproses pada

kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila tetap sebagai dasar negara namun interpretasi dan perluasan maknanya ternyata

digunakan untuk kepentingan kekuasaan yang silih berganti. Pada akhirnya kesepakatan bangsa terwujud kembali pada

masa kini yaitu dengan keluarnya ketetapan MPR No. XVIIVMPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI No. II/

MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang

penegasan pancasila sebagai dasar Negara. Pasal 1 ketetapan tersebut menyatakan bahwa Pancasila sebagaimana

dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia

yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bemegara.

• MAKNA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

1. Landasan Yuridis dan Historis Pancasila sebagai Dasar Negara

Kedudukan pokok Pancasila bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai dasar negara. Pernyataan

demikian berdasarkan ketentuan Pembukaan ULID 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

“…maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang

terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada

Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin

oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan social bagi

seluruh rakyat Indonesia”. Kata “berdasarkan” tersebut secara jelas menyatakan bahwa Pancasila yang terdiri atas 5

(lima ) sila merupakan dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara yang dimaksud adalah sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara

Qthilosophische grondslag) dari negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar filsafat oleh karena pancasila merupakan

rumusan filsafati atau dapat dikatakan nilai-nilai Pancasila adalah nilai-nilai filsafat. Oleh karena itu, harus dibedakan

dengan dasar hukum r..egara yang dalam hal ini adalah UUD 1945. Pancasila adalah dasar (filsafat) negara, sedang UUD

1945 adalah dasar (hukum) negara Indonesia.

2. Makna Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar (filsafat) negara mengandung makna bahwa nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila

menjadi dasar atau pedoman bagi penyelenggaraan bernegara. Nilai-nilai Pancasilapada dasarnya adalah nilai – nilai

filsafati yang sifatnya mendasar. Nilai dasar Pancasila bersifat abstrak, normatif dan nilai itu menjadi motivator kegiatan

dalam penyelenggaraan bernegara.

Pancasila sebagai dasar Negara berarti nilai-nilai pancasila menjadi pedoman normatif bagi penyelenggaraan

bernegara. Konsekuensi dari rumusan demikian berarti seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan negara

Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan merupakan pencerminan dari nilai-nilai Pancasila. Penyelenggaraan

bernegara mengacu dan memiliki tolok ukur, yaitu tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan,

nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Pereduksian dan pemaknaan atas Pancasila dalam pengertian yang

sempit dan politis ini berakibat pada:

a. Pancasila dipahami sebagai sebuah mitos;

b. Pancasila dipahami secara politik ideologis untuk kepentingan kekuasaan;

c .Nilai-nilai Pancasila menj adi nilai yang disotopia tidak sekadar otopia.

• IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Pernyataan bahwa nilai-nilai dasar Pancasila menjadi dasar normatif penyelenggaraan bernegara Indonesia belum

merupakan pernyataan yang konkret. Sebagai nilai dasar yang bersifat abstrak dan normatif, perlu upaya konkretisasi

terhadap pernyataan di atas. Upaya itu adalah dengan menjadikan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar dan

sumber normatif bagi penyusunan hukum positif negara, Sebagai negara yang berdasar atas hukum, sudah seharusnya

segala pelaksanaan dan penyelenggaraan bernegara bersumber dan berdasar pada hukum dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Jadi, operasionalisasi Pancasila sebagai dasar (filsafat) Negara diwujudkan dengan pembentukan

sistem hukum nasional dalam suatu tertib hukum (legal order) di mana Pancasila menjadi norma dasarnya.

Partial preview of the text

Download The basis of the state and more Study Guides, Projects, Research United States History in PDF only on Docsity!

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA INDONESIA

Menurut Kesimpulan Saya, bagi masyarakat Indonesia, Pancasila bukanlah sesuatu yang asing. Pancasila terdiri atas 5 (lima) sila, tertuang dalam pembukaan UUD 1945Alinea IV dan diperuntukkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Meskipun di dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut tidak secara eksplisit disebutkan kata Pancasila, namun sudah dikenal luas bahwa 5 (lima) sila yang dimaksud adalah Pancasila untuk dimaksudkan sebagai dasar negara.

Melalui perjalanan panjang negara Indonesia sejak merdeka hingga saat ini, Pancasila ikut berproses pada kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila tetap sebagai dasar negara namun interpretasi dan perluasan maknanya ternyata digunakan untuk kepentingan kekuasaan yang silih berganti. Pada akhirnya kesepakatan bangsa terwujud kembali pada masa kini yaitu dengan keluarnya ketetapan MPR No. XVIIVMPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI No. II/ MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang penegasan pancasila sebagai dasar Negara. Pasal 1 ketetapan tersebut menyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bemegara.

MAKNA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Landasan Yuridis dan Historis Pancasila sebagai Dasar Negara Kedudukan pokok Pancasila bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai dasar negara. Pernyataan demikian berdasarkan ketentuan Pembukaan ULID 1945 yang menyatakan sebagai berikut: “…maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kata “berdasarkan” tersebut secara jelas menyatakan bahwa Pancasila yang terdiri atas 5 (lima ) sila merupakan dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara yang dimaksud adalah sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara Qthilosophische grondslag) dari negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar filsafat oleh karena pancasila merupakan rumusan filsafati atau dapat dikatakan nilai-nilai Pancasila adalah nilai-nilai filsafat. Oleh karena itu, harus dibedakan dengan dasar hukum r..egara yang dalam hal ini adalah UUD 1945. Pancasila adalah dasar (filsafat) negara, sedang UUD 1945 adalah dasar (hukum) negara Indonesia.
Makna Pancasila sebagai Dasar Negara Pancasila sebagai dasar (filsafat) negara mengandung makna bahwa nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi penyelenggaraan bernegara. Nilai-nilai Pancasilapada dasarnya adalah nilai – nilai filsafati yang sifatnya mendasar. Nilai dasar Pancasila bersifat abstrak, normatif dan nilai itu menjadi motivator kegiatan dalam penyelenggaraan bernegara. Pancasila sebagai dasar Negara berarti nilai-nilai pancasila menjadi pedoman normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Konsekuensi dari rumusan demikian berarti seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia termasuk peraturan perundang-undangan merupakan pencerminan dari nilai-nilai Pancasila. Penyelenggaraan bernegara mengacu dan memiliki tolok ukur, yaitu tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Pereduksian dan pemaknaan atas Pancasila dalam pengertian yang sempit dan politis ini berakibat pada: a. Pancasila dipahami sebagai sebuah mitos; b. Pancasila dipahami secara politik ideologis untuk kepentingan kekuasaan; c .Nilai-nilai Pancasila menj adi nilai yang disotopia tidak sekadar otopia.

IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA Pernyataan bahwa nilai-nilai dasar Pancasila menjadi dasar normatif penyelenggaraan bernegara Indonesia belum merupakan pernyataan yang konkret. Sebagai nilai dasar yang bersifat abstrak dan normatif, perlu upaya konkretisasi terhadap pernyataan di atas. Upaya itu adalah dengan menjadikan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar dan sumber normatif bagi penyusunan hukum positif negara, Sebagai negara yang berdasar atas hukum, sudah seharusnya segala pelaksanaan dan penyelenggaraan bernegara bersumber dan berdasar pada hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Jadi, operasionalisasi Pancasila sebagai dasar (filsafat) Negara diwujudkan dengan pembentukan sistem hukum nasional dalam suatu tertib hukum (legal order) di mana Pancasila menjadi norma dasarnya.

Pancasila adalah dasar negara dari negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut teori jenjang norma (stufentheorie) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen seorang ahli filsafat hukum, dasar negara berkedudukan sebagai norma dasar (grundnorm) dari suatu negara atau disebut norna fundamental Negara (staatsfundamentalnorm). Grundnorm merupakan norna hukum tertinggi dalam negara. Di bawah grundnorm terdapat nonna-norrna hukum yang tingkatannya lebih rendah dan grundnorm tersebut Norma-norma hukum yang bertingkat-tingkat tadi membentuk susunan hierarkis yang disebut sebagai tertib hukum. Hans Kelsen menyebutkan bahwa norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan tertentu. Suatu norma yang lebih rendah berdasar, bersumber dan berlaku pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berdasar, bersumber dan berlaku pada norma lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada norma yang tertinggi yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut, Norma tertinggi itu dikatakan sebagai norma dasar (grundnorm). Norma dasar (grundnorm) ini sebagai norma tertinggi tidak dibentuk lagi oleh norma yang lebih tinggi lagi sebab apabila norma dasar ini masih berdasar, bersumber dan berlaku pada normayatg lebih tinggi lagi maka ia bukanlah norma tertinggi dan akan terus berjenjang tidak ada habisnya. Norma tertinggi ini ditetapkan oleh masyarakat sebagai norna dasar yang merupakan tempat bergantung norna-nonna di atasnya. Teori Hans Kelsen ini dikembangkan oleh muridnya yang bernama Hans Nawiasky. Hans Nawiasky menghubungkan teori jenjang norma hukum dalam kaitannya dengan negara. Menurut Hans Nawiasky, norma hukum dalam suatu negara juga berjenjang dan bertingkat membentuk suatu tertib hukum. Norma yang di bawah berdasar, bersumber dan berlaku pada norma yang lebih tinggi, norrna yang lebih tinggi berdasar, bersumber dan berlaku pada norma yang lebih tinggi lagi demikian seterusnya sampai pada norma tertinggi dalam Negara yang disebutnya sebagai Norma Fundamental Negara (Staatsfundamentalnorm). Norma dalam negara itu selain berjenjang, bertingkat dan berlapis juga membentuk kelompok norma hukum. Hans Nawiasky berpendapat bahwa kelompok norma hukum negara terdiri atas 4 (empat) kelompok besar, yaitu :

Staatsfundamentalnorm atau norma fundamental negara,
Staqtgrundgesetz atau aturan dasar/pokok flegata,
Formellgesetz atauundang-undang,
Verordnung dan Autonome satzung atau aturan pelaksana dan aturan otonom Cita hukum mengarahkan hukum kepada cita-cita dan masyarakat yang bersangkutan. Dengan cita hukum maka hukum yang dibuat dan dibentuk dapat sesuai atau selaras dengan cita-cita atau harapan masyarakat. Pancasila sebagai cita hukum memiliki dua fungsi, yaitu a) fungsi regulatif, artinya cita hukum menguji apakah hukum yang dibuat adil atau tidak bagi masyarakat; b) fungsi konstitutif, artinya fungsi yang menentukan bahwa tanpa dasar cita hukum maka hokum yang dibuat akan kehilangan maknanya sebagai hukum. Norma fundamental ini berisi norma yang menjadi dasarbagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara. Di dalam Negara Staatsfundamentalnorm merupakan landasan dasar filosofi yang mengandung kaidah – kaidah dasar bagi pengaturan negara lebih lanjut. Di Indonesia, norma tertinggi ini adalah Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara dapat disebut sebagai:
Norma dasar;
Staatsfundamentalnorm;
Norma pertama;
Pokok kaidah negara yang fundamental;
Cita Hukum (Rechtsidee) Di Indonesia aturan dasar negara ini tertuang dalam Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan MPR serta hukum dasar tidak tertulis yang disebut Konvensi Ketatanegaraan. Aturan dasar negara ini menjadi dasar bagi pembentukan undang- undang atau aturan yang lebih rendah. Tata hukum di Indonesia membentuk hierarki peraturan perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut diatur dalam ketetapan MPR No. IIVMPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan. Adapun tata urutan perundangan adalah sebagai berikut:
Undang-Undang Dasar 1945.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Undang-Undang.
Peraturan Pemerintah pengganti Undang_Undang (perpu).
Peraturan Pemerintah.
Keputusan Presiden.
Peraturan Daerah.

The basis of the state, Study Guides, Projects, Research of United States History

Partial preview of the text

Download The basis of the state and more Study Guides, Projects, Research United States History in PDF only on Docsity!

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA INDONESIA