Download Public Accounting in Indonesian Local Government: Financial Transparency & Accountability and more Study notes English Literature in PDF only on Docsity!
Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(3), 2018, 436-
ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI PENGELUARAN KAS
BELANJA MODAL DAN BELANJA PEGAWAI PADA BADAN PENGELOLA
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BITUNG
Gracella Claudia Rondonuwu^1 , Jenny Morasa^2 , Heince R.N Wokas^3
1,2,3 (^) Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia
E-mail : gracellaclaudia@outlook.com
ABSTRACT
Capital expenditure and personnel expenditure is one aspect that influences the government in planning the program and influential in decision making. Therefore, accounting for capital expenditures and personnel expenditures is a resource component deemed critical to meeting accountability requirements in accordance with the provisions. This study aims to determine whether the implementation of cash accounting system of capital expenditure and personnel expenditure at the Local Tax and Retribution Management Agency of Bitung City has been in accordance with applicable rules. The analytical method used is descriptive method. The result showed that the implementation of cash accounting system of capital expenditure and personnel expenditure at the Local Tax and Retribution Management Agency of Bitung City has been in accordance with the applicable Regulation of the Minister of the Interior Number 64 of 2013 regarding the Implementation of Accrual Based Government Accounting Standards. However, there are still technical errors that occur constraints in the implementation. Keywords: Cash Expenditures, Capital Expenditures, Personnel Expenditures.
1. PENDAHULUAN Dalam rangka mewujudkan good governance tuntutan transparansi dalam sistem pemerintah semakin meningkat pada saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Upaya mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel dibutuhkan adanya satu jaminan segala aktivitas dan transaksi pemerintah terekam secara baik dengan undang-undang yang jelas dan dapat diikhtisarkan melalui proses akuntansi dalam bentuk laporan sehingga bisa dilihat segala yang terjadi dan terdapat didalam ruang entitas pemerintahan tersebut. SKPD disebut entitas akuntansi (accounting entity) pada dasarnya untuk menunjukkan bahwa SKPD melaksanakan proses akuntansi untuk menyusun laporan keuangan yang akan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Pengeluaran kas belanja modal dan belanja pegawai merupakan komponen sumber daya yang sangat penting di dalam melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah. Kas diakui sebesar nilai nominal dari uang tunai atau yang dapat dipersamakan dengan uang tunai, serta rekening giro di bank yang tidak dibatasi penggunaannya. Perubahan kas dipengaruhi oleh pengeluaran kas. Pengeluaran kas meliputi transaksi-transaksi yang mengakibatkan berkurangnya saldo kas tunai dana atau rekening bank milik entitas pemerintah daerah. Akuntansi belanja disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan. Akuntansi belanja juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut.
Gracella Claudia Rondonuwu, Jenny Morasa, Heince R.N Wokas
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan salah satu revenue center pengelolaan penerimaan keuangan dimungkinkan dapat ditingkatkan kinerjanya karena SKPD memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan daerah. Dengan harapan yang besar terhadap pengelolaan keuangan daerah tentu perlu adanya sistem dan prosedur yang tentunya tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Meskipun telah ada aturan yang jelas mengenai pengelolaan pengeluaran kas belanja modal dan belanja pegawai pada SKPD, namun seringkali masih ditemukan masalah- masalah seperti kesalahan pencatatan, prosedur yang tidak sesuai aturan dan lain-lain.
2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Konsep Dasar Akuntansi Secara umum akuntansi memiliki konsep dasar yang menjadi acuan dalam menyusun standar akuntansi yang ditujukan bagi praktek akuntansi. Muncul konsep-konsep dasar dalam penyajian maupun pelaporan keuangan entitas. Konsep dasar akuntansi menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Kerangka Dasar Penyajian dan Pelaporan Keuangan (KDPPLK) paragraf 22 dan 23 menyatakan bahwa asumsi dasar akuntansi berdasarkan dasar akrual dan kelangsungan usaha ( going concern ). 2.1.1 Pengertian Akuntansi Akuntansi adalah suatu disiplin ilmu yang terus berkembang sejalan dengan makin meningkatnya kebutuhan informasi keuangan. Perkembangan tersebut telah menempatkan akuntansi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari roda pemerintahan dan dunia usaha. 2.1.2 Fungsi Akuntansi Fungsi akuntansi adalah berhubungan dengan pencatatan transaksi-transaksi dalam suatu perusahaan atau suatu unit ekonomi yang lain, dan penyusunan laporan keuangan secara periodik dari catatan tersebut. Informasi akuntansi pada dasarnya menyajikan informasi ekonomi kepada banyak pihak yang memerlukan. 2.2 Akuntansi Pmerintahan Dalam sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Dalam beberapa hal, organisasi sektor publik memiliki kesamaan dengan sektor publik swasta. Keduanya menggunakan sumber daya yang sama dalam mencapain tujuannya dan memiliki kemiripan dalam proses pengendalian. Akan tetapi, untuk tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan. Bastian (2010 : 6) mendefinisikan akuntansi pemerintahan merupakan mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Akuntansi pemerintahan merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik (Mardiasmo, 2007 : 14). Sedangkan, Halim (2004 : 18) mendefinisikan akuntansi pemerintahan adalah sebuah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan. 2.2.1 Tujuan Akuntansi Sektor Publik American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) yang dikutip oleh Bastian (2010 : 77) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk:
Gracella Claudia Rondonuwu, Jenny Morasa, Heince R.N Wokas
utama dari kedua undang-undang tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya Keuangan Daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan Keuangan Daerah pada khususnya. Untuk itu diperlukan suatu laporan keuangan yang handal dan dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah itu sendiri. 2.5.1 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Pengembangan akuntansi di tingkat pemerintah daeral telah dilakukan melalui Sistem Akuntansi dan Pengendalian Anggaran (SAPA) sejak tahun 1986. Perubahan penting yang secara koinsidental terjadi adalah reformasi di bidang keuangan negara. Arti penting akuntabilitas dalam good governance ini tampaknya sangat disadari sebagaimana terlihat dari aturan vang dituangkan dalam peraturan pemerintah tersebut di atas. Penyajian laporan pertanggung jawaban keuangan antara lain Neraca, Laporan Perhitungan Anggaran dan Laporan Arus Kas. 2.5.2 Sistem Akuntansi Satuan Kerja Pemerintah Daerah Dalam struktur Pemerintah Daerah, Satuan Kerja merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi dilingkungan satuan kerja. Terdapat dua jenis Satuan Kerja yaitu:
- Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 2.6 Belanja Daerah Belanja adalah jenis biaya yang timbulnya berdampak langsung terhadap berkurangnya saldo kas maupun uang entitas yang berada dibank. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Sajow dkk (2017) menyatakan bahwa belanja daerah merupakan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Menurut Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. 2.6.1 Belanja Tidak Langsung Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 2.6.2 Belanja Langsung Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 2.7 Akuntansi Belanja Langsung Perlakuan akuntansi untuk belanja langsung (belanja ls) adalah PPK-SKPD mencatat belanjanya, sedangkan pengeluaran kasnya dicatat oleh PPKD. Dalam konteks ini, belanja yang dilakukan oleh SKPD dananya mengalir langsung dari rekening kas daerah kepada pihak ketiga atau pihak lain yang telah ditetapkan. Dengan kata lain belanja sudah dapat diakui pada saat SP2D diterbitkan. Pencatatan yang dilakukan oleh PPK-SKPD adalah untuk belanja ls gaji dan
Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(3), 2018, 436-
tunjangan, meskipun dana yang diterima oleh pegawai adalah jumlah netto (jumlah setelah dikurangi dengan potongan), namun PPK-SKPD tetap mencatat belanja gaji dan tunjangan tersebut dalam jumlah bruto. PPK-SKPD tidak perlu mencatat potongan tersebut karena pencatatannya sudah dilakukan oleh BUD (Bendahara Umum Daerah) dalam sub sistem akuntansi PPKD. 2.8 Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Belanja Modal dan Belanja Pegawai Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 menyatakan bahwa untuk pengakuan belanja yang pembayarannya melalui bendahara pengeluaran ditetapkan pengakuan belanja tersebut dilakukan pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh pengguna anggaran. Artinya, ketika SPM telah ditandatangani oleh pengguna anggaran, maka PPK SKPD harus mengakui belanja tersebut. Hal ini berbeda dengan ketentuan SAP mengenai pengakuan belanja yang pembayarannya melalui bendahara pengeluaran, yaitu diakui ketika telah mendapatkan pengesahan oleh unit yang memiliki fungsi sebagai perbendaharaan (BUD) dengan diterbitkannya SP2D GU dan SP2D Nihil (meski hal ini dibenarkan oleh IPSAP No 2). 2.8.1 Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Sistem akuntansi pengeluaran kas merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pengeluaran kas. Penatausahaan pengeluaran kas merupakan serangkaian proses kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang yang berada dalam pengelolaan SKPKD (Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah) dan/atau SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Sistem Akuntansi Pengeluaran kas terdiri atas 4 sub sistem yaitu:
- Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Pembebanan Uang Persediaan (UP).
- Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Pembebanan Ganti Uang Persediaan (GU).
- Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Pembebanan Tambahan Uang Persediaan (TU).
- Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Pembebanan Langsung (LS). 2.8.2 Belanja Modal Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. 2.8.3 Belanja Pegawai Belanja pegawai adalah kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. 3. METODE PENELITIAN 3.1 Jenis Penelitian Jenis Penelitian yang dilakukan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif meliputi pengumpulan data atau tanya jawab dengan subjek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggumpulkan data-data penelitian yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung mengenai permasalahan penelitian.
Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(3), 2018, 436-
b. Belanja Pegawai Non Gaji 4.1.1 Laporan Belanja Modal dan Belanja Pegawai Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung Tahun 2015- Tabel 4. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2015-
Tahun
Uraian Anggaran Realisasi %
2015 B Belanja Modal
Rp. 746.460.
Rp. 733.344.000 98,24%
2016 Belanja Modal
Rp. 449.551.
Rp. 368.695.000 82,01%
2017 Belanja Modal
Rp. 364.200.
Rp. 363.620.000 99,84%
Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung Tabel 4. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2015-
Tahun
Uraian Anggaran Realisasi %
2015 Belanja Pegawai Rp.6.333.406.
Rp.6.156.113.447 97,20%
2016 Belanja Pegawai Rp.7.542.906.
Rp.6.565.336.941 87,04%
2017 Belanja Pegawai Rp.8.746.300.
Rp.8.621.819.589 98,58%
Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung Pada tahun anggaran 2015, total realisasi belanja modal adalah Rp.733.344.000 dari total anggaran sebesar Rp.746.460.000 atau sekitar 98,24% dari jumlah yang di anggarkan. Dan total realisasi belanja pegawai adalah Rp.6.156.113.447 dari total anggaran Rp.6.333.406.739 atau sekitar 97,20% dari jumlah yang dianggarkan. Pada tahun anggaran 2016, total realisasi belanja modal adalah Rp.368.695.000 dari total anggaran sebesar Rp.449.551.940 atau sekitar 82,01% dari jumlah yang dianggarkan. Dan total realisasi belanja pegawai adalah Rp.6.565.336.941 dari total anggaran sebesar Rp.7.542.906.138 atau sekitar 87,04% dari jumlah yang dianggarkan. Pada tahun anggaran 2017, total realisasi belanja modal adalah Rp.363.620.000 dari total anggaran sebesar Rp.364.200.000 atau sekitar 99,84% dari jumlah yang dianggarkan. Dan total realisasi belanja pegawai adalah Rp.8.621.819.589 dari total anggaran sebesar Rp.8.746.300.308 atau sekitar 98,58% dari jumlah yang dianggarkan. Sesuai rincian diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 sampai 2016 realisasi belanja modal mengalami penurunan sekitar 16,23%, dan pada tahun 2017 realisasi belanja modal mengalami peningkatan sekitar 17,83%. Sedangkan realisasi belanja pegawai pada tahun 2015 sampai 2016 mengalami penurunan sekitar 10,16% dan pada tahun 2017 realisasi belanja pegawai mengalami peningkatan sekitar 11,54%. 4.2.3 Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Belanja Modal dan Belanja Pegawai Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bitung Sistem akuntansi pengeluaran kas merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pengeluaran kas pada SKPD. Untuk melaksanakan Belanja Modal dan Belanja Pegawai pada BPPRD Kota Bitung digunakan metode LS (Langsung). Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Belanja Modal dan Belanja Pegawai Pada BPPRD Kota Bitung adalah sebagai berikut:
- Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)
Gracella Claudia Rondonuwu, Jenny Morasa, Heince R.N Wokas
- Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)
- Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- Penerbitan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Pelaksanaan Belanja dicatat kedalam sistem pembukuan oleh bendahara pengeluaran berdasarkan dokumen yang diberikan oleh PPTK. Dalam pelaksanaannya, tidak semua dokumen pembukuan digunakan secara bersamaan untuk membukukan satu transaksi keuangan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran. 4.3 Pembahasan 4.3.1 Mekanisme Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Belanja Modal dan Belanja Pegawai Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang menyatakan terjadinya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar dari penerbitan SPP. SPD digunakan untuk menyediakan dana bagi tiap SKPD termasuk pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung dalam waktu tertentu. Informasi dalam SPD menunjukkan secara jelas alokasi tiap kegiatan. SPD yang diterbitkan terdiri atas lembar SPD adalah Surat Penyediaan Dana yang dibuat oleh BUD (Bendahara Umum Daerah) dalam rangka manajemen kas daerah. SPD digunakan untuk menyediakan dana. Informasi dalam SPD menunjukkan secara jelas alokasi tiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPPRD Kota Bitung. Berdasarkan hasil penelitian, basis akuntansi yang digunakan dalam perlakuan akuntansi terhadap belanja modal dan belanja pegawai pada BPPRD Kota Bitung adalah akuntansi berbasis akrual yang diatur dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Dimana belanja diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat transaksi belanja terjadi tanpa memperhatikan kapan belanja dibayarkan. Prosedur sistem akuntansi pengeluaran kas belanja modal dan belanja pegawai pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung adalah penerbitan surat penyediaan dana (SPD), pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP), penerbitan surat perintah membayar (SPM), penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D), penerbitan surat pertanggungjawaban (SPJ), dan pengajuan nota pencairan dana (NPD). 5. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan Secara umum pelaksanaan sistem pengeluaran kas belanja modal dan belanja pegawai pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah telah berjalan dengan baik dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Namun, masih ada kesalahan-kesalahan teknis yang terjadi sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, secara umum kendala-kendala tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan sistem akuntansi pengeluaran kas belanja modal dan belanja pegawai pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung. 5.2 Saran
- Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung harus melakukan pengawasan yang lebih ketat dan memperhatikan kualitas SDM yang ada.
- Sekiranya penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya agar dapat meneliti analisis sistem pengeluaran kas belanja modal dan belanja pegawai secara lebih rinci lagi sehingga selalu ada perubahan yang lebih baik kedepannya.
DAFTAR PUSTAKA Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2017. Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan. Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta.
