





Study with the several resources on Docsity
Earn points by helping other students or get them with a premium plan
Prepare for your exams
Study with the several resources on Docsity
Earn points to download
Earn points by helping other students or get them with a premium plan
Community
Ask the community for help and clear up your study doubts
Discover the best universities in your country according to Docsity users
Free resources
Download our free guides on studying techniques, anxiety management strategies, and thesis advice from Docsity tutors
The importance of a transparent and accountable government and the need for proper recording and reporting of government activities and transactions. It focuses on the role of public accounting in local governments in Indonesia, specifically in the context of managing budgets and financing public services. The document also touches upon the challenges faced in implementing proper accounting procedures and the importance of adhering to regulations and ensuring efficiency and effectiveness.
Typology: Study notes
1 / 9
This page cannot be seen from the preview
Don't miss anything!
Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(3), 2018, 436-
Gracella Claudia Rondonuwu^1 , Jenny Morasa^2 , Heince R.N Wokas^3
1,2,3 (^) Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia
E-mail : gracellaclaudia@outlook.com
Capital expenditure and personnel expenditure is one aspect that influences the government in planning the program and influential in decision making. Therefore, accounting for capital expenditures and personnel expenditures is a resource component deemed critical to meeting accountability requirements in accordance with the provisions. This study aims to determine whether the implementation of cash accounting system of capital expenditure and personnel expenditure at the Local Tax and Retribution Management Agency of Bitung City has been in accordance with applicable rules. The analytical method used is descriptive method. The result showed that the implementation of cash accounting system of capital expenditure and personnel expenditure at the Local Tax and Retribution Management Agency of Bitung City has been in accordance with the applicable Regulation of the Minister of the Interior Number 64 of 2013 regarding the Implementation of Accrual Based Government Accounting Standards. However, there are still technical errors that occur constraints in the implementation. Keywords: Cash Expenditures, Capital Expenditures, Personnel Expenditures.
1. PENDAHULUAN Dalam rangka mewujudkan good governance tuntutan transparansi dalam sistem pemerintah semakin meningkat pada saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Upaya mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel dibutuhkan adanya satu jaminan segala aktivitas dan transaksi pemerintah terekam secara baik dengan undang-undang yang jelas dan dapat diikhtisarkan melalui proses akuntansi dalam bentuk laporan sehingga bisa dilihat segala yang terjadi dan terdapat didalam ruang entitas pemerintahan tersebut. SKPD disebut entitas akuntansi (accounting entity) pada dasarnya untuk menunjukkan bahwa SKPD melaksanakan proses akuntansi untuk menyusun laporan keuangan yang akan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Pengeluaran kas belanja modal dan belanja pegawai merupakan komponen sumber daya yang sangat penting di dalam melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah. Kas diakui sebesar nilai nominal dari uang tunai atau yang dapat dipersamakan dengan uang tunai, serta rekening giro di bank yang tidak dibatasi penggunaannya. Perubahan kas dipengaruhi oleh pengeluaran kas. Pengeluaran kas meliputi transaksi-transaksi yang mengakibatkan berkurangnya saldo kas tunai dana atau rekening bank milik entitas pemerintah daerah. Akuntansi belanja disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan. Akuntansi belanja juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut.
Gracella Claudia Rondonuwu, Jenny Morasa, Heince R.N Wokas
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan salah satu revenue center pengelolaan penerimaan keuangan dimungkinkan dapat ditingkatkan kinerjanya karena SKPD memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan daerah. Dengan harapan yang besar terhadap pengelolaan keuangan daerah tentu perlu adanya sistem dan prosedur yang tentunya tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Meskipun telah ada aturan yang jelas mengenai pengelolaan pengeluaran kas belanja modal dan belanja pegawai pada SKPD, namun seringkali masih ditemukan masalah- masalah seperti kesalahan pencatatan, prosedur yang tidak sesuai aturan dan lain-lain.
2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Konsep Dasar Akuntansi Secara umum akuntansi memiliki konsep dasar yang menjadi acuan dalam menyusun standar akuntansi yang ditujukan bagi praktek akuntansi. Muncul konsep-konsep dasar dalam penyajian maupun pelaporan keuangan entitas. Konsep dasar akuntansi menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Kerangka Dasar Penyajian dan Pelaporan Keuangan (KDPPLK) paragraf 22 dan 23 menyatakan bahwa asumsi dasar akuntansi berdasarkan dasar akrual dan kelangsungan usaha ( going concern ). 2.1.1 Pengertian Akuntansi Akuntansi adalah suatu disiplin ilmu yang terus berkembang sejalan dengan makin meningkatnya kebutuhan informasi keuangan. Perkembangan tersebut telah menempatkan akuntansi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari roda pemerintahan dan dunia usaha. 2.1.2 Fungsi Akuntansi Fungsi akuntansi adalah berhubungan dengan pencatatan transaksi-transaksi dalam suatu perusahaan atau suatu unit ekonomi yang lain, dan penyusunan laporan keuangan secara periodik dari catatan tersebut. Informasi akuntansi pada dasarnya menyajikan informasi ekonomi kepada banyak pihak yang memerlukan. 2.2 Akuntansi Pmerintahan Dalam sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Dalam beberapa hal, organisasi sektor publik memiliki kesamaan dengan sektor publik swasta. Keduanya menggunakan sumber daya yang sama dalam mencapain tujuannya dan memiliki kemiripan dalam proses pengendalian. Akan tetapi, untuk tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan. Bastian (2010 : 6) mendefinisikan akuntansi pemerintahan merupakan mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Akuntansi pemerintahan merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik (Mardiasmo, 2007 : 14). Sedangkan, Halim (2004 : 18) mendefinisikan akuntansi pemerintahan adalah sebuah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan. 2.2.1 Tujuan Akuntansi Sektor Publik American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) yang dikutip oleh Bastian (2010 : 77) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk:
Gracella Claudia Rondonuwu, Jenny Morasa, Heince R.N Wokas
utama dari kedua undang-undang tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya Keuangan Daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan Keuangan Daerah pada khususnya. Untuk itu diperlukan suatu laporan keuangan yang handal dan dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah itu sendiri. 2.5.1 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Pengembangan akuntansi di tingkat pemerintah daeral telah dilakukan melalui Sistem Akuntansi dan Pengendalian Anggaran (SAPA) sejak tahun 1986. Perubahan penting yang secara koinsidental terjadi adalah reformasi di bidang keuangan negara. Arti penting akuntabilitas dalam good governance ini tampaknya sangat disadari sebagaimana terlihat dari aturan vang dituangkan dalam peraturan pemerintah tersebut di atas. Penyajian laporan pertanggung jawaban keuangan antara lain Neraca, Laporan Perhitungan Anggaran dan Laporan Arus Kas. 2.5.2 Sistem Akuntansi Satuan Kerja Pemerintah Daerah Dalam struktur Pemerintah Daerah, Satuan Kerja merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi dilingkungan satuan kerja. Terdapat dua jenis Satuan Kerja yaitu:
Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(3), 2018, 436-
tunjangan, meskipun dana yang diterima oleh pegawai adalah jumlah netto (jumlah setelah dikurangi dengan potongan), namun PPK-SKPD tetap mencatat belanja gaji dan tunjangan tersebut dalam jumlah bruto. PPK-SKPD tidak perlu mencatat potongan tersebut karena pencatatannya sudah dilakukan oleh BUD (Bendahara Umum Daerah) dalam sub sistem akuntansi PPKD. 2.8 Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Belanja Modal dan Belanja Pegawai Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 menyatakan bahwa untuk pengakuan belanja yang pembayarannya melalui bendahara pengeluaran ditetapkan pengakuan belanja tersebut dilakukan pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh pengguna anggaran. Artinya, ketika SPM telah ditandatangani oleh pengguna anggaran, maka PPK SKPD harus mengakui belanja tersebut. Hal ini berbeda dengan ketentuan SAP mengenai pengakuan belanja yang pembayarannya melalui bendahara pengeluaran, yaitu diakui ketika telah mendapatkan pengesahan oleh unit yang memiliki fungsi sebagai perbendaharaan (BUD) dengan diterbitkannya SP2D GU dan SP2D Nihil (meski hal ini dibenarkan oleh IPSAP No 2). 2.8.1 Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Sistem akuntansi pengeluaran kas merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pengeluaran kas. Penatausahaan pengeluaran kas merupakan serangkaian proses kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang yang berada dalam pengelolaan SKPKD (Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah) dan/atau SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Sistem Akuntansi Pengeluaran kas terdiri atas 4 sub sistem yaitu:
Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(3), 2018, 436-
b. Belanja Pegawai Non Gaji 4.1.1 Laporan Belanja Modal dan Belanja Pegawai Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung Tahun 2015- Tabel 4. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2015-
Tahun
Uraian Anggaran Realisasi %
2015 B Belanja Modal
Rp. 746.460.
Rp. 733.344.000 98,24%
2016 Belanja Modal
Rp. 449.551.
Rp. 368.695.000 82,01%
2017 Belanja Modal
Rp. 364.200.
Rp. 363.620.000 99,84%
Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung Tabel 4. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2015-
Tahun
Uraian Anggaran Realisasi %
2015 Belanja Pegawai Rp.6.333.406.
Rp.6.156.113.447 97,20%
2016 Belanja Pegawai Rp.7.542.906.
Rp.6.565.336.941 87,04%
2017 Belanja Pegawai Rp.8.746.300.
Rp.8.621.819.589 98,58%
Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung Pada tahun anggaran 2015, total realisasi belanja modal adalah Rp.733.344.000 dari total anggaran sebesar Rp.746.460.000 atau sekitar 98,24% dari jumlah yang di anggarkan. Dan total realisasi belanja pegawai adalah Rp.6.156.113.447 dari total anggaran Rp.6.333.406.739 atau sekitar 97,20% dari jumlah yang dianggarkan. Pada tahun anggaran 2016, total realisasi belanja modal adalah Rp.368.695.000 dari total anggaran sebesar Rp.449.551.940 atau sekitar 82,01% dari jumlah yang dianggarkan. Dan total realisasi belanja pegawai adalah Rp.6.565.336.941 dari total anggaran sebesar Rp.7.542.906.138 atau sekitar 87,04% dari jumlah yang dianggarkan. Pada tahun anggaran 2017, total realisasi belanja modal adalah Rp.363.620.000 dari total anggaran sebesar Rp.364.200.000 atau sekitar 99,84% dari jumlah yang dianggarkan. Dan total realisasi belanja pegawai adalah Rp.8.621.819.589 dari total anggaran sebesar Rp.8.746.300.308 atau sekitar 98,58% dari jumlah yang dianggarkan. Sesuai rincian diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 sampai 2016 realisasi belanja modal mengalami penurunan sekitar 16,23%, dan pada tahun 2017 realisasi belanja modal mengalami peningkatan sekitar 17,83%. Sedangkan realisasi belanja pegawai pada tahun 2015 sampai 2016 mengalami penurunan sekitar 10,16% dan pada tahun 2017 realisasi belanja pegawai mengalami peningkatan sekitar 11,54%. 4.2.3 Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Belanja Modal dan Belanja Pegawai Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bitung Sistem akuntansi pengeluaran kas merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pengeluaran kas pada SKPD. Untuk melaksanakan Belanja Modal dan Belanja Pegawai pada BPPRD Kota Bitung digunakan metode LS (Langsung). Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Belanja Modal dan Belanja Pegawai Pada BPPRD Kota Bitung adalah sebagai berikut:
Gracella Claudia Rondonuwu, Jenny Morasa, Heince R.N Wokas
DAFTAR PUSTAKA Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2017. Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan. Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta.