Docsity
Docsity

Prepare for your exams
Prepare for your exams

Study with the several resources on Docsity


Earn points to download
Earn points to download

Earn points by helping other students or get them with a premium plan


Guidelines and tips
Guidelines and tips

Slide PTT about Corruption, Slides of Law of Evidence

conduct a reset on the topic of the dangers of corruption for the state and the legal basis for corruption

Typology: Slides

2021/2022

Available from 10/11/2022

alif-adhar-amatullah
alif-adhar-amatullah 🇮🇩

2 documents

1 / 8

Toggle sidebar

This page cannot be seen from the preview

Don't miss anything!

bg1
Korupsi Sebagai Ancaman
dan Gangguan Terhadap
Bangsa
KELOMPOK 2:
Faris Abdul Aziz (2303419057)
Galih Ramadhan (2401418036)
Raihana Pratiwi Hadi Kuncoro (2401419009)
Alif Adhar Amatullah (3101422074)
Naufal Azis Abdullah (3101422073)
Dhaifullah Akbar (3101422072)
Muhammad Sandiawan Fatulloh (3101422071)
Adisti Ayuningtyas (3101422041)
Chintya Tri Rahayu Paeran (3101422069)
Fadia Aulia Aessa (3101422070)
pf3
pf4
pf5
pf8

Partial preview of the text

Download Slide PTT about Corruption and more Slides Law of Evidence in PDF only on Docsity!

Korupsi Sebagai Ancaman

dan Gangguan Terhadap

Bangsa

KELOMPOK 2:

Faris Abdul Aziz (2303419057) Galih Ramadhan (2401418036) Raihana Pratiwi Hadi Kuncoro (2401419009) Alif Adhar Amatullah (3101422074) Naufal Azis Abdullah (3101422073) Dhaifullah Akbar (3101422072) Muhammad Sandiawan Fatulloh (3101422071) Adisti Ayuningtyas (3101422041) Chintya Tri Rahayu Paeran (3101422069) Fadia Aulia Aessa (3101422070)

Pengertian Korupsi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Dalam arti yang luas, pengertian korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah/pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ada 30 delik tindak pidana korupsi yang dikategorikan menjadi 7 jenis. Kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi.

Bahaya dan Dampak Korupsi

  1. Terhadap Masyarakat Apabila korupsi dalam suatu masyarakat sudah menjadi makanan sehari-hari dan merajarela, maka bisa mengakibatkan masyarakat tersebut menjadi kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik, individu akan mementingkan dirinya sendiri, dan hilangnya budaya gotong royong atau kerja sama di antara masyarakat.
  2. Terhadap Generasi Muda Generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa, sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab.
  3. Terhadap Keadaan Politik Korupsi dapat menyebabkan rusaknya demokrasi dan membuat masyarakat tidak percaya terhadap pemerintah.
  4. Terhadap Keadaan Ekonomi Dapat mengakibatkan berkurangnya investasi dari modal dalam negeri maupun luar negeri, karena para investor akan berpikir dua kali untuk membayar biaya yang lebih tinggi dari semestinya dalam berinvestasi.

Upaya Pemberantasan Korupsi Dalam pelaksanaan upaya penindakan korupsi, pemerintah dibantu oleh sebuah lembaga independen pemberantasan korupsi yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Siapapun yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi akan ditindak oleh lembaga independen ini tanpa terkecuali. Dalam melaksanakan tugasnya, KPK membutuhkan peranan lembaga peradilan dalam menegakkan keadilan di Indonesia terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Landasan Hukum Tindak Pidana Korupsi ● (^) UU No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ● (^) Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN ● (^) UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN ● (^) UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ● (^) Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

— TERIMA KASIH —