Download Responsibility to Protect and more Exercises International Law in PDF only on Docsity!
A. Pengantar
Kronologi Kasus :
Konflik yang terjadi di Yaman diawali dari sebuah konflik nasional antara Yaman dengan kelompok pemberontak yang menyebut diri mereka sendiri sebagai pemberontak Houthi. Kelompok ini dipimpin oleh Hussein Al-Houthi dan memiliki idealisme dan tujuan untuk kemerdekaan dan melepaskan diri dari pemerintahan Yaman. 1 Cikal bakal terjadinya pemberontakan dimulai pasca serangan World Trade Center pada 11 September 2001. Presiden Yaman, Ali Abdulah Saleh mendeklarasikan dukungannya melawan terorisme, hal ini selaras dengan program yang diluncurkan Presiden Amerika Serikat, George W. Bush. Sejak itulah, Houthi tidak senang melihat keakraban pemerintah Yaman dengan Amerika Serikat.
Pemberontakan Houthi di Yaman merupakan kelanjutan peristiwa pembantaian Hussein Al-Houthi di tahun 2004. 2 Pemerintah Yaman selatan atau
pusat (Sunni) menuding Al-Houthi ingin merubah sistem pemerintahan menjadi
Imamah , sedangkan Al-Houthi beserta kelompok pemberontaknya, Houti yang
didukung oleh penduduk Yaman utara (Syi’ah) menuding pemerintah Yaman
melakukan diskriminasi di kawasan Yaman utara. Keinginan Houthi yang ingin
keluar dari Yaman serta membentuk negara baru dengan berlandaskan Imamah di
Yaman utara semakin kuat. 3 Dengan memanfaatkan situasi yang tidak menentu,
Houthi pun mengangkat senjata untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Houthi pun kerap melakukan serangan terhadap sejumlah distrik yang dihuni mayoritas Sunni. 4 Belum juga selesai dengan konflik di utara, di wilayah selatan Yaman justru muncul gerakan Al-Qaeda Semenanjung Arab ( Al-Qaeda in the Arabian Peninsula - AQAP) yang dalam beberapa dekade terakhir semakin eksis melakukan perlawanan terhadap pemerintah negara-negara Arab.
Gerakan revolusioner terus menjalar di Arab dan Afrika bagian utara. Setelah keberhasilan revolusi Tunisia dan Mesir, sebagian rakyat Yaman juga menggelorakan pembangkangan terhadap rezim Presiden Ali Abdullah Saleh dengan menuntut pemisahan wilayah Yaman selatan dengan Yaman utara. 5 Revolusi Yaman merupakan gerakan para pemberontak di masing-masing wilayah utara dan selatan Yaman melakukan demonstrasi dengan meminta pemisahan
1 Katarina Dalacoura. 2012. The 2011 Uprisings In The Arab Middle East : Political Change and Geopolitical Implications .. International Affairs. Hal. 2 Ibid. Hal. 4 3 Ibid. Hal. 5 4 Katarina Dalacoura. Loc.cit Hal. 8 5 Ibid. Hal. 11
wilayah dan pelengseran kekuasaan Presiden Ali Abdullah Saleh. Tetapi respon yang diberikan pemerintahan Ali Abdullah Saleh justru keras dan kejam dimana para loyalis dan militernya memukul mundur para demonstran menggunakan senjata dan melukai para demostran yang tidak bersenjata, penduduk sipil, perempuan dan anak-anak sampai menimbulkan korban jiwa.
Dengan terjadinya peristiwa-peristiwa di atas, Dewan Keamanan (DK) PBB yang diberikan mandat untuk mengurusi masalah pemeliharaan perdamaian dan keamanan Internasional mengambil tindakan dengan menjalankan fungsinya sebagai badan penegak perdamaian, keamanan dan ketertiban internasional, DK PBB bersama persatuan politik dan ekonomi antar-pemerintah regional negara Arab, Gulf Cooperation Council (GCC) mencoba untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah Yaman mengenai penurunan jabatan presidennya. 6 Selama
negosiasi berlangsung pemerintah Yaman masih enggan melakukan penurunan
jabatan walaupun demonstran anti pemerintah terus merasakan bentrokan fisik
dari loyalis pemerintah. DK PBB selaku lembaga yang ikut bertanggung jawab
atas perlindungan korban konflik akibat kekerasan pemerintah Yaman yang tidak
mampu melindungi rakyatnya sendiri pada akhirnya menerapkan prinsip
Tanggung Jawab Untuk Melindungi ( Responsibility to Protect – R2P).
B. Responsibility to Protect
Langkah pertama dalam pelindungan yang dilakukan DK PBB pada rakyat
Yaman adalah dengan menerapkan resolusi yang berisi tentang kondisi Yaman
selama konflik Revolusi Yaman. Penetapan resolusi tersebut menunjukkan DK
PBB telah melakukakan tindakan non-militer. Pada tanggal 23 Noveember 2011,
Ali Abdullah Saleh menandatangani sebuah perjanjian pemindahan kekuasaan
yang diprakarsai oleh GCC dan DK PBB di Riyadh, dimana dia akan
memindahkan kekuasaannya ke Wakil Presiden dalam 30 hari ke depan dan
meninggalkan jabatannya sebagai presiden pada Februari 2012 sebagai pertukaran
dengan kekebalan hukum baginya. Walaupun kesepakatan GCC bersama DK PBB
tersebut diterima oleh kelompok oposisi, namun kesepakatan tersebut ditolak oleh
banyak demonstran anti pemerintah. Tetapi pada akhirnya hal itu menjadi
keputusan mutlak dan sebuah pemilihan presiden telah dilaksanakan di Yaman
pada 21 Februari 2012.
6 Ibid. Hal. 12
perdamaian dari organisasi internasional, dalam kasus ini jika melihat dari pilar-pilar yang terdapat didalam konsep R2P boleh melakukan tindakan perlindungan terhadap rakyat Yaman dari kekejaman pemerintahnya dengan melakukan tindakan yang disetujui oleh seluruh anggota PBB. Artinya, DK PBB bertindak dengan ambang batas sejauh kebijakan diplomatis.
- Konsistensi R2P Secara Internal (Langkah Preventif dan Reaktif)
Hal yang terjadi di Yaman tahun 2011 mendapatkan respon positif dari DK PBB yang saat itu diminta oleh GCC untuk membantu menyelesaikan konflik yang ada di Yaman yang banyak menimbulkan korban jiwa. Kekerasan dan kekejaman yang dilakukan pemerintah Yaman mendapat perhatian tersendiri dalam kancah internasional yang mana dunia internasional mengutuk tindakan yang dilakukan oleh Negara itu terhadap rakyat atau lebih khususnya tindakan yang dilakukan pemerintah Yaman. Dengan diciptakannya Resolusi, maka tercipta pula suatu pemerintahan demokrasi baru yang merupakan langkah preventif dari penyelesaian konflik. Salah satu hasil daripada tindakan ini adalah dengan diselenggarakannya pemilihan presiden Yaman pada 21 Februari 2012.
- Dukungan Luas
Revolusi Yaman 2011 adalah konflik nasional yang dimana Ali Abdulah Saleh bersama pemerintahan Yaman harus berhadapan dengan lebih dari satu kelompok pemberontak, yaitu Houthi, Al-Qaeda dan kelompok revolusioner Sunni. Hal ini tentu membuat pemerintah Yaman terisolasi di antara kelompok-kelompok tersebut terpaksa mengerahkan kekuatan militer untuk ‘membantai’ kelompok-kelomok tersebut. Terkait dengan bantuan, GCC adalah organisasi yang berhasil memprakarsai gagasan untuk meresolusi Yaman. Bersama dengan DK PBB, kedua lembaga ini berhasil mejadi pihak yang memberikan dukungan dalam bentuk perlindungan atas pelanggaran HAM berat yang dilakukan pemerintahan Yaman terhadap rakyatnya sendiri. Maka dari itu, Revolusi Yaman mendapatkan bantuan dan dukungan yang luas baik secara regional maupun internasional.
- Selektivitas dan Kewenangan Mutlak Negara Permanent- Memanipulasi Hak Veto
Hak veto merujuk kepada hak eksklusif yang dipegang oleh lima anggota permanen ( Permanent-5 ) DK PBB, yaitu Tiongkok, Perancis, Rusia, Britania Raya, dan Amerika Serikat yang membolehkan mereka untuk menghindari adopsi resolusi substansif apapun. Hak veto adalah hak untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan dan undang-undang atau resolusi. 9 Hak veto biasanya melekat pada salah satu lembaga tinggi negara atau pada dewan keamanan pada lembaga PBB. Pada Revolusi Yaman, tindakan yang dilakukan DK PBB adalah hasil dari ‘kompaknya’ dari kelima negara anggota DK PBB dalam menyelesaikan permasalahan di Yaman. Tetapi ada
9 Mohtar Masoed. 1990. Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi. Jakarta : PT Pustaka LP3ES. Hal.
pengecualian bagi Amerika Serikat. Seperti diketahui Ameika Serikat memiliki kepentingan tersendiri di Timur Tengah. Di antara kelima negara anggota DK PBB, Amerika Serikat adalah negara yang berada di garda terdepan dalam menyelesaikan masalah di Yaman. Hal itu bisa di latar belakangi dua faktor, yang pertama adalah karena konflik ini diawali oleh kerjasama Yaman-Amerika Serikat dan faktor kedua adalah keterlibatan Al- Qaeda dalam pemberontakan terhadap pemerintahan Yaman.
- Norma Internasional Bertentangan dengan Norma Responsibility to Protect
Konflik atau pertentangan antara prinsip kedaulatan negara dengan R2P telah menciptakan suatu kondisi yang dilematis dalam penegakan HAM. Seperti yang telah dikemukakan dalam bahasan sebelumnya, R2P mengandung makna suatu tindakan negara lain yang melibatkan diri dalam masalah kemanusiaan atau pelanggaran HAM dalam lingkup domestik yang terjadi di wilayah kedaulatan negara lain. Tindakan intervensi ini di satu sisi memiliki tujuan moral untuk melindungi masyarakat sipil, namun di sisi lain melanggar prinsip kedaulatan yang sangat fundamental dalam hukum internasional. Pada kasus Revolusi Yaman, pendirian Ali Abdulah Saleh untuk memertahankan kedaulatannya dari intervensi pihak luar, yaitu DK PBB dan GCC adalah contoh konkrit ketimpangan antara R2P dengn prinsip hukum internasional, yaitu kedaulatan mutlak suatu negara.
