Docsity
Docsity

Prepare for your exams
Prepare for your exams

Study with the several resources on Docsity


Earn points to download
Earn points to download

Earn points by helping other students or get them with a premium plan


Guidelines and tips
Guidelines and tips

Prinsip Otonomi Daerah, Essays (university) of Humanities

Salah satu topik pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Typology: Essays (university)

2016/2017

Uploaded on 07/05/2017

amalialk
amalialk 🇮🇩

1 document

1 / 2

Toggle sidebar

This page cannot be seen from the preview

Don't miss anything!

bg1
Prinsip Otonomi Daerah
Sebagian ahli pemerintahan juga mengemukakan pendapat lain tentang alasan
perlunya otonomi-desentralisasi, yaitu:
1. Efisiensi dan Efektivitas
Pemerintah berfungsi mengelola berbagai dimensi kehidupan; seperti
ekonomi, pertahanan dan keamanan, keuangan, politik, kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena
itu, penanganan tersebut tidak mungkin dilakukan secara tersentralisasi, karena
pemerintahan Negara menjadi tidak efisien.
2. Pendidikan Politik
Pendidikan politik pada tingkat lokal sangat bermanfaat bagi waarga
masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya. Mereka yang tidak mempunyai
peluang untuk terlibat dalam politik nasional, akan mempunyai peluang untuk ikut
serta dalam politik lokal, baik pemilihan umum lokal, ataupun dalam pembuatan
kebijakan publik.
3. Karier Politik
Keberadaan pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif lokal), merupakan
wahana yang banyak digunakan unntuk menapaki karier politik yang lebih tinggi, dan
merupakan persiapan meniti karier lanjutan di tingkat nasional.
4. Stabilitas Politik
Pergolakan di daerah terjadi karena daerah melihat kenyataan kekuasaan
pemerintah Jakarta sangat dominan. Hal ini merupakann contoh konkret bagaimana
hubungan antara pemerintah daerah dengan ketidakstabilan politik jika pemerintah
nasional tidak menjalankan otonomi dengan tepat.
pf2

Partial preview of the text

Download Prinsip Otonomi Daerah and more Essays (university) Humanities in PDF only on Docsity!

Prinsip Otonomi Daerah

Sebagian ahli pemerintahan juga mengemukakan pendapat lain tentang alasan perlunya otonomi-desentralisasi, yaitu:

  1. Efisiensi dan Efektivitas

Pemerintah berfungsi mengelola berbagai dimensi kehidupan; seperti ekonomi, pertahanan dan keamanan, keuangan, politik, kesejahteraan masyarakat. Selain itu, memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penanganan tersebut tidak mungkin dilakukan secara tersentralisasi, karena pemerintahan Negara menjadi tidak efisien.

  1. Pendidikan Politik

Pendidikan politik pada tingkat lokal sangat bermanfaat bagi waarga masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya. Mereka yang tidak mempunyai peluang untuk terlibat dalam politik nasional, akan mempunyai peluang untuk ikut serta dalam politik lokal, baik pemilihan umum lokal, ataupun dalam pembuatan kebijakan publik.

  1. Karier Politik Keberadaan pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif lokal), merupakan wahana yang banyak digunakan unntuk menapaki karier politik yang lebih tinggi, dan merupakan persiapan meniti karier lanjutan di tingkat nasional.
  2. Stabilitas Politik

Pergolakan di daerah terjadi karena daerah melihat kenyataan kekuasaan pemerintah Jakarta sangat dominan. Hal ini merupakann contoh konkret bagaimana hubungan antara pemerintah daerah dengan ketidakstabilan politik jika pemerintah nasional tidak menjalankan otonomi dengan tepat.

  1. Kesetaraan Politik ( Political Equity )

Masyarakat di tingkat lokal, sebagaimana halnya dengan masyarakat di pusat pemerintahan, akan mempunyai kesempatan yang sama untuk terlibat dalam politik apakaj itu melalui pemberian suara pada waktu pemilihan kepala desa, bupati, walikota, dan bahkan gubernur. Di samping itu, warga masyarakat baik sendiri-sendiri ataupun secara berkelompok akan ikut dalam memengaruhi pemerintahannya untuk membuat kebijakan, terutama yang menyangkut kepentingan mereka.

  1. Akuntabilitas Politik

Demokrasi memberikan ruang dan peluang kepada masyarakat di daerah untuk berpartisipasi dalam segala bentuk kegiatan penyelenggaraan Negara. Keterlibatan ini sangat dimungkinkan sejak dari awal tahap pengambilan keputusan sampai dengan tahap evaluasi. Dengan demikian, maka kebijakan yang dibuat dapat diawasi secara langsung, dan dapat dipertanggungjawabkan karena masyarakat terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan.