

Study with the several resources on Docsity
Earn points by helping other students or get them with a premium plan
Prepare for your exams
Study with the several resources on Docsity
Earn points to download
Earn points by helping other students or get them with a premium plan
Community
Ask the community for help and clear up your study doubts
Discover the best universities in your country according to Docsity users
Free resources
Download our free guides on studying techniques, anxiety management strategies, and thesis advice from Docsity tutors
Salah satu topik pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
Typology: Essays (university)
1 / 2
This page cannot be seen from the preview
Don't miss anything!
Prinsip Otonomi Daerah
Sebagian ahli pemerintahan juga mengemukakan pendapat lain tentang alasan perlunya otonomi-desentralisasi, yaitu:
Pemerintah berfungsi mengelola berbagai dimensi kehidupan; seperti ekonomi, pertahanan dan keamanan, keuangan, politik, kesejahteraan masyarakat. Selain itu, memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penanganan tersebut tidak mungkin dilakukan secara tersentralisasi, karena pemerintahan Negara menjadi tidak efisien.
Pendidikan politik pada tingkat lokal sangat bermanfaat bagi waarga masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya. Mereka yang tidak mempunyai peluang untuk terlibat dalam politik nasional, akan mempunyai peluang untuk ikut serta dalam politik lokal, baik pemilihan umum lokal, ataupun dalam pembuatan kebijakan publik.
Pergolakan di daerah terjadi karena daerah melihat kenyataan kekuasaan pemerintah Jakarta sangat dominan. Hal ini merupakann contoh konkret bagaimana hubungan antara pemerintah daerah dengan ketidakstabilan politik jika pemerintah nasional tidak menjalankan otonomi dengan tepat.
Masyarakat di tingkat lokal, sebagaimana halnya dengan masyarakat di pusat pemerintahan, akan mempunyai kesempatan yang sama untuk terlibat dalam politik apakaj itu melalui pemberian suara pada waktu pemilihan kepala desa, bupati, walikota, dan bahkan gubernur. Di samping itu, warga masyarakat baik sendiri-sendiri ataupun secara berkelompok akan ikut dalam memengaruhi pemerintahannya untuk membuat kebijakan, terutama yang menyangkut kepentingan mereka.
Demokrasi memberikan ruang dan peluang kepada masyarakat di daerah untuk berpartisipasi dalam segala bentuk kegiatan penyelenggaraan Negara. Keterlibatan ini sangat dimungkinkan sejak dari awal tahap pengambilan keputusan sampai dengan tahap evaluasi. Dengan demikian, maka kebijakan yang dibuat dapat diawasi secara langsung, dan dapat dipertanggungjawabkan karena masyarakat terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan.