BAB IX
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPn BM)
DISUSUN OLEH:
KELOMPOK 5
Irfan Ripaldi Nugraha (A031171032)
Andi Muhammad Dahlan (A031171311)
Andi Adrian Fadel Muhammad (A031171509)
1
Prepare for your exams
Study with the several resources on Docsity
Earn points to download
Earn points by helping other students or get them with a premium plan
Guidelines and tips
Prepare for your exams
Study with the several resources on Docsity
Earn points to download
Earn points by helping other students or get them with a premium plan
Community
Ask the community
Ask the community for help and clear up your study doubts
University Rankings
Discover the best universities in your country according to Docsity users
Free resources
Our save-the-student-ebooks!
Download our free guides on studying techniques, anxiety management strategies, and thesis advice from Docsity tutors
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Lecture notes of Accounting
Materi SIngkat PPN dan PPnBM yakni berupa terminologi, subjek dan objek pajak, tarif dan cara perhitungan, serta sanksi sanksi
Typology: Lecture notes
2017/2018
1 / 17
This page cannot be seen from the preview
Don't miss anything!
Partial preview of the text
Download Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah and more Lecture notes Accounting in PDF only on Docsity!
BAB IX
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)
DISUSUN OLEH:
KELOMPOK 5
Irfan Ripaldi Nugraha (A031171032) Andi Muhammad Dahlan (A031171311) Andi Adrian Fadel Muhammad (A031171509)
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan Nikmat-Nya kepada kita semua, nikmat ilmu yang diberikan Tuhan kepada kita, sehingga kita bisa menyelesaikan tugas makalah kita yang berjudul “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)” Makalah yang berjudul “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)” ini dibuat agar kita dapat mempelajari mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM). Makalah ini juga dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah perpajakan I. Tidak lupa kami sampaikan terimakasih kepada Ibu Dra, Hj. Nurleni, M.Si., Ak., CA. sebagai dosen pembimbing mata kuliah perpajakan I yang telah memeberikan ilmunya kepada kami semua. Demikian makalah ini kami buat, mohon kritik dan saran yang konstruksif apabila didalam makalah yang kami buat belum sempurna.
- 9.3.6 Objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)........ - 9.4 Kesimpulan
- DAFTAR PUSTAKA...........................................................................................
BAB IX
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)
Pengantar Pajak merupakan kewajiban warga negara yang menunjukkan peran serta dari seluruh masyarakat dalam pembiayaan pemerintah untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Pajak telah terbukti menjadi sumber utama dalam APBN Indonesia yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan pengeluaran negara bersumber dari pajak menunjukkan adanya kemandirian bangsa untuk mencapai cita-cita luhur dalam Undang- Undang Dasar 1945. Pajak pada dasarnya merupakan peralihan sebagian kekayaan dari masyarakat kepada negara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak. Peralihan kekayaan tersebut membuat pajak dipandang dari dua sisi yang berbeda. Bagi masyarakat seringkali pajak dianggap sebagai beban. Di sisi lain bagi pemerintah dan fiskus pajak harus dipungut karena terbukti pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak, baik dengan usaha intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak. Jenis pajak yang seringkali kita temui dikehidupan sehari-hari adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM). Kedua jenis pajak ini sangat memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi pembangunan negara ini, karena pajak tersebut yang sering kita bayarkan baik secara langsung maupun tidak langsung dikehidupan sehari-hari.
Terminologi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambah suatu barang dan jasa atau pajak atas konsumsi yang mekanisme pengenaannya secara tidak langsung. PPN terbagi atas dua jenis perhitungan yakni Pajak Masukan ( VAT-In ) dan Pajak Keluaran ( VAT-Out ). Pajak Masukan adalah PPN yang dikenakan ketika Pengusaha Kena Pajak melakukan pembelian terhadap Barang Kena pajak atau Jasa Kena Pajak. Kemudian, Pajak Keluaran adalah PPN yang dikenakan ketika Pengusaha Kena Pajak melakukan penjualan terhadap Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. PPN pada prinsipnya bukan memajaki penjualan namun memajaki nilai tambah ( value added ). Pemungutan PPN dilakukan secara tidak langsung, yaitu melalui penjual yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pembeli. Ketika pembeli membeli barang kena pajak atau jasa kena pajak dia harus membayar PPN yang dipungut melalui penjual, sehingga pengusaha kena pajak tersebut harus membayar sebesar harga barang ditambah dengan PPN. Sebagai bukti pemungutan PPN pihak penjual akan menerbitkan faktur pajak. Bagi pengusaha kena pajak selaku pembeli faktur pajak tersebut dianggap sebagai pajak masukan ( VAT-In ), yang merupakan uang muka pajak bagi pengusaha kena pajak selaku pembeli. Selanjutnya ketika pengusaha kena pajak menjual kembali (melakukan penyerahan) barang kena pajak atau jasa kena pajak dia berkewajiban memungut PPN dengan kewajiban menerbitkan faktur pajak.
Bagi pengusaha kena pajak selaku penjual faktur pajak yang diterbitkan tersebut dianggap sebagai pajak keluaran ( VAT-Out ) yang sifatnya sebagai hutang pajak. Apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka kelebihan tersebut merupakan kewajiban PPN yang harus disetor ke kas negara.
Terminologi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) Pajak penjualan atas barang mewah (PPn BM) adalah pajak khusus untuk barang-barang mewah atau pajak yang dikenakan terhadap impor dan penyerahan barang-barang tertentu yang masuk dalam ketegori barang mewah. PPn BM hanya dikenakan satu kali yaitu saat impor atau saat penyerahan di dalam negeri (dalam daerah pabean) barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pabrikan yang menghasilkannya. Sehingga untuk barang-barang yang masuk dalam kategori barang mewah selain dikenakan PPN juga akan dikenakan PPn BM. Dengan demikian pengenaan PPn BM tidak berdiri sendiri, semua barang yang dikenakan PPn BM pasti dikenakan PPN. Mekanisme pemungutan dan pelaporannya juga ikut dalam mekanisme PPN misalnya dalam penerbitan faktur pajak dan pelaporan SPT.
Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pennjualan atas Barang Mewah (PPn BM) Pemungutan PPN dan PPn BM di Indonesia didasarkan pada Undang- Undang No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan
Akan tetapi, terdapat pula pengusaha yang dikecualikan dari kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak yakni pengusaha kecil dan pengusaha yang semata-mata menyerahkan barang dan atau jasa yang tidak dikenakan PPN. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000. Hal tersebut bedasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013 yang berlaku sejak tanggal 01 Januari 2014. Adapun hal-hal yang perlu diketahui sehubungan dengan pengusaha kecil, yaitu:
- Dilarang membuat faktur pajak.
- Tidak wajib memasukkan SPT masa PPN.
- Diwajibkan membuat pembukuan atau pencatatan.
- Wajib lapor untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, bagi pengusaha kecil yang memperoleh peredaran bruto di atas batas yang telah ditentukan.
Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Sesuai deng pasal 4A UU no.8/1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang menjadi objek pajak pada PPN adalah:
- Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut ini : 1.a. (^) Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak. 1.b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak berwujud. 1.c. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean. 1.d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- Impor Barang Kena Pajak.
- Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut : 1.e. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak. 1.f. (^) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean. 1.g. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- Pemanafaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- (^) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh pengusaha kena pajak.
- Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan.
Pengecualian Barang Kena Pajak (BKP). Pada dasarnya semua barang adalah Barang Kena Pajak, kecuali Undang-Undang menetapkan sebaliknya. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:
- Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
- Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
- Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering.
- Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga (saham, obligasi, dan lainnya).
Jasa Kena Pajak (JKP) adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984. Pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak, kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN. Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah didasarkan atas kelompok- kelompok jasa sebagai berikut:
- Jasa pelayanan kesehatan medis.
- Jasa di bidang pelayanan sosial.
- Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko.
- (^) Jasa keuangan.
- Jasa asuransi.
- Jasa di bidang keagamaan.
- Jasa pendidikan.
- Jasa kesenian dan hiburan.
- (^) Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan.
- Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.
- Jasa tenaga kerja.
- (^) Jasa perhotelan.
- Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.
- Jasa penyediaan tempat parkir.
- Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.
- Jasa pengiriman uang dengan wesel pos.
- Jasa boga atau katering. Objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) Sesuai dengan Pasal 5 UU PPN dan PPn BM. yang menjadi objek PPn BM adalah sebagaimana di bawah ini.
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM ) adalah pajak khusus untuk barang-barang mewah atau pajak yang dikenakan terhadap impor dan penyerahan barang-barang tertentu yang masuk dalam ketegori barang mewah. Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Sementara, objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) adalah Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah.
DAFTAR PUSTAKA
Kurniawan, Anang Mury. 2014. “Modul PPN dan PPn BM”. Kemenkeu Learning Center. https://klc.kemenkeu.go.id/unit/modul-ppn-dan-ppnbm/ diakses pada tanggal 22 Oktober 2018.
Mardiasmo. 2018. “ Perpajakan Edisi Terbaru 2018 ”. Yogyakarta: ANDI.
Resmi, Siti. 2017. “ Perpajakan Teori & Kasus ”. Edisi 10 Buku 1. Yogyakarta: Salemba Empat.