


Study with the several resources on Docsity
Earn points by helping other students or get them with a premium plan
Prepare for your exams
Study with the several resources on Docsity
Earn points to download
Earn points by helping other students or get them with a premium plan
Community
Ask the community for help and clear up your study doubts
Discover the best universities in your country according to Docsity users
Free resources
Download our free guides on studying techniques, anxiety management strategies, and thesis advice from Docsity tutors
The legal research on the supervision function of the authority body in the new capital city. The research is conducted using normative legal research methods, which focus on the law as a norm. the approach to the problem, the sources and types of data used, and the expected results. relevant for students studying law, political science, and urban planning.
Typology: Summaries
1 / 4
This page cannot be seen from the preview
Don't miss anything!
dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra.^1 (^1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Pasal 12 ayat (2).
A. Jenis Penelitian Penelitian ini akan dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap hukum dalam kedudukanya sebagai norma. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan ( law in book ).^2 Penelitian ini mengkaji terkait fungsi pengawasan terhadap badan otorita pada Ibu Kota Nusantara, pada penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. B. Pendekatan Masalah Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengumpulan data dan analisis tinjauan kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statute approach), pendekatan sejarah (historical approach), dan pendekatan perbandingan (comparation approach). Melalui pendekatan penelitian hukum secara normatif diharapkan dapat menghasilkan alasan hukum (legal reasoning ) atas suatu peristiwa yang terjadi, serta memperoleh teori atau konsep baru dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. C. Sumber dan Jenis Data Sumber data penelitian ini diambil dari hasil kajian kepustakaan ( library research ). Karena penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif maka data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur- literatur dan perundang-undangan. (^2) Efendi Jonaedi dan Ibrahim Jhonny, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris , Depok: Prenamedia Group, 2018, hlm. 123.
A. Buku Efendi Jonaedi dan Ibrahim Jhonny, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris , Depok: Prenamedia Group, 2018. B. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. C. Jurnal Aminudin, Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik , e-Jurnal Katalogis , vol. 3, no. 12, Desember, 2015. Hadi Fikri, Ristawati Rosa, Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi, Jurnal Konstitusi , vol. 17, no. 3, September,
Hamdani Khulaifi, Wulan Ulfi, Rezim Executive Heavy Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Ibu Kota Nusantara, Jurnal Legislatif , vol.5, no. 2, Juni,
Zulkarnain Ridlwan, Cita Demokrasi Indonesia dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Pemerintah, Jurnal Konstitusi , vol. 12, no. 2, Juni, 2015. D. Website https://media.neliti.com/media/publications/108073-ID-cita-demokrasi-indonesia- dalam-politik-h. https://media.neliti.com/media/publications/146331-ID-fungsi-pengawasan-dprd- dalam-mewujudkan.pdf.