2016 Indonesian Tax Revenue Targets and Measures to Achieve Them, Papers of Business Taxation and Tax Management

Download 2016 Indonesian Tax Revenue Targets and Measures to Achieve Them and more Papers Business Taxation and Tax Management in PDF only on Docsity!

Telaah Target Penerimaan Pajak Tahun 2016

Muhammad Riskli Valdi

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi

Universitas Andalas

Padang

Rincian target penerimaan perpajakan RAPBN 2016

Pemerintah menargetkan penerimaan sektor perpajakan tahun depan mencapai Rp 1.565, triliun. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyebutkan, target penerimaan pajak tahun depan naik 5 persen menjadi Rp 1.368,5 triliun dibanding tahun lalu senilai Rp 1.294,2 triliun. Sementara penerimaan negara dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp 197, triliun. "Target kenaikan pajak kami berdasarkan pada outlook penerimaan 2015 yakni 14,5 persen. Pertumbuhan penerimaan pajak tahun ini yang shortfall (selisih target pajak terhadap realisasi penerimaan pajak) sebesar Rp 120 triliun," ujarnya di Gedung BKPM, Jakarta , Jumat (14/8). Penerimaan pajak tahun depan terdiri dari Pajak migas Rp 48,5 triliun atau turun dari Rp 49,5 triliun di 2015 dan Pajak non migas Rp 1.320 triliun atau naik dari Rp 1.244,7 triliun di 2015. Sementara PPh non migas ditarget Rp 715 triliun, jauh lebih tinggi dibanding tahun lalu Rp 629,8 triliun. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diturunkan menjadi Rp 573,7 triliun. Tahun lalu PPN ditarget Rp 576,5 triliun. Pajak Bumi Bangunan turun menjadi Rp 19,4 triliun dari target tahun sebelumnya Rp 26,7 triliun. Pajak lainnya sebesar Rp 11,9 triliun dari Rp 11, triliun. "PPH non migas direncanakan lebih tinggi dari APBNP 2015 sejalan dengan kebijakan intensifikasi PPH Badan. Sementara PPN lebih rendah dari APBNP 2015, dipengaruhi melambatnya pertumbuhan ekonomi tahun ini," jelas dia. Target untuk Bea dan Cukai di 2016 dipatok Rp 197,3 triliun, naik dari tahun sebelumnya Rp 195 triliun. Penerimaan dari cukai ditarget Rp 155,5 triliun, naik dari tahun lalu sebesar Rp 145,7 triliun. Penerimaan dari bea masuk diturunkan menjadi Rp 38,9 triliun dari

filling telah dilaksanakan sejak tahun 2011 sedangkan e-Faktur baru akan dilakukan pada pertengahan tahun ini. Pemerintah masih perlu melakukan edukasi penggunaan sistem pelaporan berbasis digital kepada masyarakat, dan masalah jaringan juga perlu mendapat perhatian terutama pada tanggal-tanggal terakhir penyerahan laporan. Meningkatkan fungsi pemeriksaan pajak melalui peningkatkan sistem adminstrasi pemeriksaan yang lebih baik. Dalam menjalankan fungsi pemeriksaan ditjen pajak masih belum sistematis, merata, dan kontinyu, sehingga wajib pajak tidak merasa takut akan ada pemeriksaan atas dirinya. Hal ini menunjukkan fungsi pemeriksaan belum mempengaruhi wajib pajak untuk patuh terhadap ketentuan-ketentuan perpajakan. Keadaan ini dapat dipahami karena ratio antara wajib pajak dan pemeriksa pajak masih rendah. Ditjen pajak masih perlu untuk meningkatkan ratio antara jumalah wajib pajak dan pemeriksa pajak. Kebijakan pajak yang akan dilakukan pemerintah tahun ini adalah pemberlakukan tax amnesty. Dari kebijakan ini pemerintah berharap dapat menerima dana sampai dengan 100 trilliun. Dana ini diperkirakan berasal dari rupiah yang tersimpan di luar negeri. Selain itu dana yang bedar dari underground economy akan masuk dalam transaksi ekonomi yang normal, sehingga transaksinya dapat tersentuh dengan ketentuan-ketentuan perpajakan. Permasalahannya tax amnesty sampai saat ini masih dalam proses pembahasan di DPR. Dengan fokus pertama, meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui optimalisasi dan sosialisasi penggunaan teknologi informasi yang berdampak pada cost of compliance tax yang minimal. Kedua melakukan reformasi administrasi , yang membuat wajib pajak merasa terawasi dalam menjalankan ketentuan perpajakan, mulai dari penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Ketiga, mendesakkan DPR untuk mengesahkan UU pelaksanaan tax amnesty. Maka target penerimaan pajak sebesar 1.360 trilliun tidak mustahil dapat tercapai.

Penerimaan pajak 2016

Realisasi penerimaan perpajakan pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp 1.283,5 triliun. Jumlah ini lebih rendah dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016, yang tercatat sebesar Rp 1.539,16 triliun. Bahkan, realisasi ini juga lebih rendah dari proyeksi realistis yang dibuat oleh pemerintah. Seperti diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan penerimaan perpajakan akan lebih rendah ( shortfall ) 219 triliun dari target APBN-P. Jika, mengacu pada proyeksi tersebut maka seharusnya realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.320 triliun. Salah satu faktor yang membuat proyeksi ini meleset adalah penerimaan pajak dari kebijakan pengampunan pajak, alias tax amnesty yang hanya Rp 107 triliun. Padahal, pemerintah menargetkan penerimaan pajak dari tax amnesty bisa mencapai Rp 165 triliun. Menurut Sri, ada beberapa hal yang memengaruhi pencapaian perpajakan di tahun 2016. Antara lain, kebijakan pemerintah yang menaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 3 juta menjadi 4,5 juta. "Kebijakan ini membuat mengurangi penerimaan Rp 20 triliun," ujar Sri, Selasa (3/1). Hal lainnya, adalah kebijakan pemerintah yang memebrikan relaksasi atau insentif fiskal bagi sejumlah sektor industri. Sri Mulyani menilai, insentif ini tidak emnjadi masalah besar asalkan insentif yang diberikan justru membuat perekonomian tumbuh. Dia menegaskan, pencapaian perpajakan pada tahun 2016 lalu menjadi catatan penting bagi pemerintah. Terutama, terkait komitmen untuk melakukan reformasi perpajakan yang akan dilekukan melalui pembentukan tim reformasi perpajakan. Secara umum, berikut realisasi penerimaan perpajakan sementara hingga 31 Desember 2016 lalu;

penegakan hukum; 3) Extraordinary effort: penegakan hukum pasca tax amnesty dan fokus kerja sama dengan pihak ketiga; 4) Amnesti pajak periode III: fokus di triwulan I (Jan- Mar); dan 5) Perluasan tax base berbasis harta deklarasi amnesti pajak.

2. Optimalisasi kepatuhan pengguna layanan terutama terkait peningkatan kepatuhan formal WP melalui (i) peningkatan kepatuhan material WP OP Non-Karyawan dan Badan dengan memanfaatkan data internal dan eskternal, (ii) penanganan WP Tidak Lapor Terdapat Data (TLTD), (iii) implementasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) terkait layanan publik. 3. Meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan negara melalui peningkatan kualitas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) dengan melakukan: a. Penyempurnaan aplikasi SPAN; b. Penyusunan pedoman nasional terkait penerapan pengendalian internal atas penyusunan LK (Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)); dan c. Menyelenggarakan pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan kepada Kementerian Negara/Lembaga. d. Menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017. 4. Meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja diantaranya dengan: a. Melakukan evaluasi/penelaahan terhadap Kontrak Kinerja pada setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan; b. Melakukan survei Strategy Focused Organization (SFO) yang diharapkan memberi gambaran yang mendalam mengenai kondisi pengelolaan kinerja organisasi di Kementerian Keuangan; dan c. Menerapkan penilaian kinerja pegawai yang lebih objektif dengan penerapan Kualitas Kontrak Kinerja (K3). 5. Melakukan berbagai perbaikan mulai dari penyempurnaan peraturan perundang-undangan sampai dengan penyederhanaan sistem administrasi, dalam memenuhi tuntutan pemangku kepentingan dan pengguna layanan Kementerian Keuangan. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders Kementerian Keuangan. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja Kementerian Keuangan. Akhirnya, Kementerian Keuangan berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di abad ke-

Daftar Pustaka