




Study with the several resources on Docsity
Earn points by helping other students or get them with a premium plan
Prepare for your exams
Study with the several resources on Docsity
Earn points to download
Earn points by helping other students or get them with a premium plan
Community
Ask the community for help and clear up your study doubts
Discover the best universities in your country according to Docsity users
Free resources
Download our free guides on studying techniques, anxiety management strategies, and thesis advice from Docsity tutors
The Indonesian government's tax revenue targets for the year 2016, including targets for various types of taxes such as income tax, oil and gas tax, and value-added tax. The document also discusses measures the government plans to take to increase tax compliance and improve the efficiency of the tax administration. These measures include strengthening enforcement efforts, simplifying tax procedures, and increasing public education about tax obligations.
Typology: Papers
1 / 8
This page cannot be seen from the preview
Don't miss anything!
Pemerintah menargetkan penerimaan sektor perpajakan tahun depan mencapai Rp 1.565, triliun. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyebutkan, target penerimaan pajak tahun depan naik 5 persen menjadi Rp 1.368,5 triliun dibanding tahun lalu senilai Rp 1.294,2 triliun. Sementara penerimaan negara dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp 197, triliun. "Target kenaikan pajak kami berdasarkan pada outlook penerimaan 2015 yakni 14,5 persen. Pertumbuhan penerimaan pajak tahun ini yang shortfall (selisih target pajak terhadap realisasi penerimaan pajak) sebesar Rp 120 triliun," ujarnya di Gedung BKPM, Jakarta , Jumat (14/8). Penerimaan pajak tahun depan terdiri dari Pajak migas Rp 48,5 triliun atau turun dari Rp 49,5 triliun di 2015 dan Pajak non migas Rp 1.320 triliun atau naik dari Rp 1.244,7 triliun di 2015. Sementara PPh non migas ditarget Rp 715 triliun, jauh lebih tinggi dibanding tahun lalu Rp 629,8 triliun. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diturunkan menjadi Rp 573,7 triliun. Tahun lalu PPN ditarget Rp 576,5 triliun. Pajak Bumi Bangunan turun menjadi Rp 19,4 triliun dari target tahun sebelumnya Rp 26,7 triliun. Pajak lainnya sebesar Rp 11,9 triliun dari Rp 11, triliun. "PPH non migas direncanakan lebih tinggi dari APBNP 2015 sejalan dengan kebijakan intensifikasi PPH Badan. Sementara PPN lebih rendah dari APBNP 2015, dipengaruhi melambatnya pertumbuhan ekonomi tahun ini," jelas dia. Target untuk Bea dan Cukai di 2016 dipatok Rp 197,3 triliun, naik dari tahun sebelumnya Rp 195 triliun. Penerimaan dari cukai ditarget Rp 155,5 triliun, naik dari tahun lalu sebesar Rp 145,7 triliun. Penerimaan dari bea masuk diturunkan menjadi Rp 38,9 triliun dari
filling telah dilaksanakan sejak tahun 2011 sedangkan e-Faktur baru akan dilakukan pada pertengahan tahun ini. Pemerintah masih perlu melakukan edukasi penggunaan sistem pelaporan berbasis digital kepada masyarakat, dan masalah jaringan juga perlu mendapat perhatian terutama pada tanggal-tanggal terakhir penyerahan laporan. Meningkatkan fungsi pemeriksaan pajak melalui peningkatkan sistem adminstrasi pemeriksaan yang lebih baik. Dalam menjalankan fungsi pemeriksaan ditjen pajak masih belum sistematis, merata, dan kontinyu, sehingga wajib pajak tidak merasa takut akan ada pemeriksaan atas dirinya. Hal ini menunjukkan fungsi pemeriksaan belum mempengaruhi wajib pajak untuk patuh terhadap ketentuan-ketentuan perpajakan. Keadaan ini dapat dipahami karena ratio antara wajib pajak dan pemeriksa pajak masih rendah. Ditjen pajak masih perlu untuk meningkatkan ratio antara jumalah wajib pajak dan pemeriksa pajak. Kebijakan pajak yang akan dilakukan pemerintah tahun ini adalah pemberlakukan tax amnesty. Dari kebijakan ini pemerintah berharap dapat menerima dana sampai dengan 100 trilliun. Dana ini diperkirakan berasal dari rupiah yang tersimpan di luar negeri. Selain itu dana yang bedar dari underground economy akan masuk dalam transaksi ekonomi yang normal, sehingga transaksinya dapat tersentuh dengan ketentuan-ketentuan perpajakan. Permasalahannya tax amnesty sampai saat ini masih dalam proses pembahasan di DPR. Dengan fokus pertama, meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui optimalisasi dan sosialisasi penggunaan teknologi informasi yang berdampak pada cost of compliance tax yang minimal. Kedua melakukan reformasi administrasi , yang membuat wajib pajak merasa terawasi dalam menjalankan ketentuan perpajakan, mulai dari penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Ketiga, mendesakkan DPR untuk mengesahkan UU pelaksanaan tax amnesty. Maka target penerimaan pajak sebesar 1.360 trilliun tidak mustahil dapat tercapai.
Realisasi penerimaan perpajakan pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp 1.283,5 triliun. Jumlah ini lebih rendah dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016, yang tercatat sebesar Rp 1.539,16 triliun. Bahkan, realisasi ini juga lebih rendah dari proyeksi realistis yang dibuat oleh pemerintah. Seperti diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan penerimaan perpajakan akan lebih rendah ( shortfall ) 219 triliun dari target APBN-P. Jika, mengacu pada proyeksi tersebut maka seharusnya realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.320 triliun. Salah satu faktor yang membuat proyeksi ini meleset adalah penerimaan pajak dari kebijakan pengampunan pajak, alias tax amnesty yang hanya Rp 107 triliun. Padahal, pemerintah menargetkan penerimaan pajak dari tax amnesty bisa mencapai Rp 165 triliun. Menurut Sri, ada beberapa hal yang memengaruhi pencapaian perpajakan di tahun 2016. Antara lain, kebijakan pemerintah yang menaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 3 juta menjadi 4,5 juta. "Kebijakan ini membuat mengurangi penerimaan Rp 20 triliun," ujar Sri, Selasa (3/1). Hal lainnya, adalah kebijakan pemerintah yang memebrikan relaksasi atau insentif fiskal bagi sejumlah sektor industri. Sri Mulyani menilai, insentif ini tidak emnjadi masalah besar asalkan insentif yang diberikan justru membuat perekonomian tumbuh. Dia menegaskan, pencapaian perpajakan pada tahun 2016 lalu menjadi catatan penting bagi pemerintah. Terutama, terkait komitmen untuk melakukan reformasi perpajakan yang akan dilekukan melalui pembentukan tim reformasi perpajakan. Secara umum, berikut realisasi penerimaan perpajakan sementara hingga 31 Desember 2016 lalu;
penegakan hukum; 3) Extraordinary effort: penegakan hukum pasca tax amnesty dan fokus kerja sama dengan pihak ketiga; 4) Amnesti pajak periode III: fokus di triwulan I (Jan- Mar); dan 5) Perluasan tax base berbasis harta deklarasi amnesti pajak.