












Study with the several resources on Docsity
Earn points by helping other students or get them with a premium plan
Prepare for your exams
Study with the several resources on Docsity
Earn points to download
Earn points by helping other students or get them with a premium plan
Community
Ask the community for help and clear up your study doubts
Discover the best universities in your country according to Docsity users
Free resources
Download our free guides on studying techniques, anxiety management strategies, and thesis advice from Docsity tutors
The issue of corruption in Indonesia and its impact on the country's social, political, and economic development. It highlights the challenges faced by law enforcement agencies in combating corruption and the need for international cooperation to address the issue. The document also explores the mechanisms for asset recovery and the difficulties in seizing assets obtained through criminal activities. It raises questions about the effectiveness of punitive measures in deterring corruption and the need for preventive measures to address the root causes of corruption.
Typology: Study Guides, Projects, Research
1 / 20
This page cannot be seen from the preview
Don't miss anything!
Permasalahan korupsi adalah permasalahan yang menarik untuk dikaji terutama mengenai proses penanggulangan atau pencegahannya. Seringkali penanggulangan dan pencegahan korupsi lebih ditekankan pada persoalan penegakan hukum atau penggunaan upaya represif. Upaya penanggulangan dengan menggunakan upaya represif hingga saat ini masih menjadi “primadona” dalam memberantas korupsi. Hukuman atau sanksi bagi pelaku dipandang mampu memberikan efek jera bagi para pelaku dan juga dapat memuaskan kehendak masyarakat. Penanggulangan korupsi dengan melakukan penegakan hukum pidana pada faktanya masih belum berjalan dengan maksimal. Kehendak negara untuk menekan jumlah korupsi nampaknya masih belum dapat terwujud. Jadi sekalipun telah ada perangkat hukum yang lengkap sebagai sarana penanggulangan korupsi pada faktanya masih belum mampu membrantas perbuatan korupsi itu sendiri. Artinya, sekalipun telah diupayakan suatu cara penanggulangan dengan menggunakan sarana hukum pidana namun korupsi masih saja bertumbuh dan semakin sulit untuk diberantas. Susahnya pemberantasan korupsi di Indonesia juga disebabkan karena korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan manusia Indonesia. Korupsi sendiri seakan telah membudaya dan manusia Indonesia telah terbiasa dibesarkan dengan perilaku-perilaku koruptif yang dipertontonkan dengan sengaja oleh lingkungan dimana manusia tersebut berada. Hampir semua aspek bidang kehidupan manusia di Indonesia pernah tergerus oleh perilaku koruptif yang dilakukan oleh oknum- oknum tertentu. Perilaku koruptif tersebut cukup lama berada dalam sebuah zona yang sangat nyaman atau tidak tersentuh hukum sehingga dipandang sebagai kewajaran tanpa pernah menyadari kerugian yang akan dialami oleh negara. Hal inilah yang menyebabkan korupsi menjadi penyakit generatif yang diturunkan terus menerus tanpa pernah diberi penanganan yang tepat.
akarnya praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Praktik tercela ini disinyalir sudah menjadi bagian dari budaya, sehingga dalam pikiran banyak orang terkesan sebagai sesuatu yang lumrah untuk dikerjakan, meskipun secara moral dan hukum diakui sebagai hal yang salah. Korupsi benar-benar telah menjadi permasalahan akut dan sistemik yang sangat membahayakan dan merugikan Negara maupun masyarakat. Modus dan pelaku kejahatan korupsi selalu berganti secara cepat. Sementara itu, laju perubahan undang-undang sendiri selalu terlambat beberapa langkah di belakang kejahatannya. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh banyak orang, kelompok, maupun oknum tertentu untuk melakukan berbagai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.
mekanisme atau prosedur yang dapat diterapkan dapat berupa pengembalian aset melalui jalur pidana, dan pengembalian aset melalui jalur perdata. Sangat sulit bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku kejahatan. Ada beberapa kesulitan dalam proses perampasan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana, seperti kurangnya sarana perampasan harta benda yang diperoleh dengan cara pidana. Sistem dan mekanisme perampasan harta kekayaan yang diperoleh melalui jalur pidana saat ini telah gagal mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan yang adil dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, kerjasama dan pemahaman internasional masih kurang. mekanisme penyitaan harta kekayaan hasil tindak pidana oleh aparat penegak hukum dan waktu yang diperlukan sebelum negara dapat melakukan penyitaan harta kekayaan hasil tindak pidana, yaitu setelah mendapat penetapan pengadilan yang bersifat tetap. Sebagai contoh keinginan DPR untuk mendukung pemulihan aset, saat ini sedang dibahas untuk mengatur penyitaan aset hasil tindak pidana melalui undang-undang tersendiri. Usulan UU Penyitaan Harta Pidana terlihat dalam kesepakatan untuk memasukkan UU Penyitaan Harta Kekayaan Pidana, paradigma baru mengacu pada mekanisme pidana perampasan aset. kejahatan terkait dengan berbagai konvensi internasional, khususnya UNCAC, yaitu menggunakan properti mekanisme tanpa penalti. Tentunya hal ini berbeda dengan ketentuan tentang penyitaan dan perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana yang dilakukan di Indonesia selama ini. Karena sampai sekarang dalam sistem hukum Indonesia, perampasan aset dimungkinkan dilakukan setelah proses penegakan hukum memperoleh putusan yang sah secara permanen. Dalam konteks ini, urgensi dan mekanisme pengembalian aset tindak pidana korupsi harus diperiksa.
Korupsi saat ini masih menjadi masalah dan upaya memberantasannya sudah dilakukan dengan berbagai cara, hukuman bagi pelaku diperberat, namun masih saja kita dengar dan baca berita tentang korupsi setiap harinya. Korupsi menjadi sangat berbahaya bagi kehidupan sosial, politik, dan ekonomi manusia. Bahayanya bisa berakibat fatal bagi masyarakat atau individu. Secara aksiomatik, akibat korupsi dapat dijelaskan seperti berikut :
perundang-undangan, lemahnya penwgakan hukum penanganan korupsi, dan sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi.
Korupsi merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian besar bagi bangsa. Korupsi menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat di negara-negara, investasi yang lebih sedikit, peningkatan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang melebar. Korupsi juga bisa membuat masyarakat suatu negara kurang bahagia. Korupsi merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian besar bagi bangsa. Penyebab Korupsi: Pertumbuhan ekonomi negara yang melambat (Senin, 2001: Mauro, 1995.
Dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan antara lain melemahkan alutsista dan sumber daya manusia karena pemborosan anggaran. Sering kita temukan berita dari berbagai media tentang betapa mudahnya negara lain melanggar batas negara Indonesia. Dampak masif korupsi terhadap pertahanan dan keamanan yaitu lemahnya alustista dan SDM, lemahnya garis batas negara, dan menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Anggaran Harkam terbuang percuma karena korupsi. Kita sering mendengar dari berbagai media bahwa negara lain dengan mudahnya melanggar batas wilayah Indonesia baik melalui jalur darat, laut maupun udara. Selain itu, korupsi pengadaan pertahanan juga dapat mengakibatkan kerugian yang relatif besar bagi pemerintah karena nilai unit perlengkapan pertahanan cukup tinggi. Saat ini, menurut Adnan, tingkat korupsi di sektor pertahanan Indonesia sangat tinggi. Sebagai negara yang memiliki sekitar 17.504 pulau, Indonesia dinilai belum memiliki kepolisian yang memadai, terutama di daerah perbatasan. Nelayan asing dari Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Thailand kerap melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan mengeksploitasi kekayaan laut di
penegakan hukum. Masyarakat juga menerima penghargaan dari pemerintah atas partisipasinya yang diatur dalam peraturan ini.
Di Indonesia, peran generasi muda dalam perubahan dapat ditelusuri dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia sendiri baik itu di era penjajahan maupun di era kemerdekaan. Ada banyak gerakan gerakan pemuda yang mewarnai perjalanan sejarah Indonesia yang sebagian besar menunjukkan arah menuju perubahan. Dimasa penjajahan atau sebelum kemerdekaan, ada gerakan pemuda yang menghantarkan pemuda Indonesia untuk melakukan sumpah pemuda yang melibatkan berbagai pemuda dari seluruh Indonesia. Pemuda memiliki suatu potensi sebagai agen perubahan atau agent of change. Potensi agent of change ini terlihat dalam idealisme dan integritas murni dari generasi muda dalam menyikapi permasalahan-permasalahan sosial. Potensi agent of change menjadikan generasi muda selalu diyakini sebagai asset bangsa. Hal serupa juga diyakini oleh Abraham Samad yang melihat potensi generasi muda dalam pencegahan korupsi. Agent of change dalam pencegahan korupsi amatlah penting untuk ditelusuri. Dengan menyadari perannya tersebut. maka diharapkan ada keinginan untuk mencegah korupsi agar tidak terjadi lagi di masa mendatang.
a. Berani Berani adalah tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Yaitu Orang yang berani memiliki rasa percaya diri yang besar, pantang mundur. Keberanian diperlukan untuk mencegah korupsi dan melaporkan tindak pidana korupsi ke aparat atau melaporkan tindak pidana korupsi karena dia yakin bahwa itu adalah tindakan yang benar dan korupsi adalah kejahatan.
b. Peduli kepedulian berarti sikap memperhatikan kondisi sekitar dan orang lain. Peduli berarti kita mengasihi dan memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin dikasihi atau diperlakukan. c. Adil Adil juga bisa diartikan berpihak kepada yang benar, atau berpegang pada kebenaran. Sehingga penilaian, kesaksian dan keputusan hukum hendaknya berdasar pada kebenaran walaupun kepada diri sendiri. Sikap ini pada akhirnya akan mencegah konflik kepentingan yang menjadi salah satu cikal bakal korupsi. d. Mandiri kemandirian merupakan hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Misalnya seseorang yang bercita-cita menjadi ekonom mulai sekarang belajar dengan sungguh-sungguh mengenai masalah ekonomi, tidak berleha-leha. e. Kerja Keras Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. Seseorang yang bekerja keras tidak bersifat malas dan mengeluh terhadap suatu pekerjaan karena akan mempengaruhi etos kerja yang sudah dibangun. f. Sederhana Berbeda dengan kemiskinan, kesederhanaan adalah sebuah pilihan, keputusan untuk menjalani hidup yang berfokus pada apa yang benar-benar berarti. Sederhana juga berarti hidup secara wajar. Artinya, seseorang mampu menggunakan hartanya sesuai kebutuhan yang ada, tidak menghamburkan uang untuk sesuatu yang tidak penting. Korupsi salah satunya dipicu oleh hidup mewah yang berlebihan dan tidak sesuai dengan besaran gajinya. Kesederhanaan akan membuat seseorang menjauhi korupsi.
Kerugian yang dialami negara akibat perilaku korupsi sangat meresahkaan, baik secara keuangan maupun pembangunan nasional. Selain itu, korupsi juga menciptakan rantai kemiskinan secara terus-menerus yang dimana hal tersebut ditanggung oleh masyarakat. Hal ini membukti bahwa hukuman yang diberikan kepada para koruptor harus hukuman yang seberat-beratnya agar ada efek jera dan pembelajaran bagi pejabat yang mempunyai keinginan untuk korupsi.
Setelah melihat perkembangan korupsi di Indonesia serta fakta implementasi dari perturan perundang-undangan tentang korupsi, maka penulis memunculkan saran- saran sebagai berikut: