Download Ahli sejarah Jerman, Rohlies, mengemukakan bahwa untuk menyajikan dengan ringkat, lengkap and more Lecture notes Civil Law in PDF only on Docsity!
PERTEMUAN 3
HUBUNGAN MAZHAB HUKUM DENGAN KONSEP/TEORI HUKUM DAN TEORI
HUKUM DENGAN SISTEM HUKUM
A. TUJUAN PEMBELAJARAN
Pada pertemuan ini akan dijelaskan hal-hal yang terkait dengan sejarah perkembangan hukum. Setelah menyelesaikan perkuliahan pada pertemuan ini mahasiswa mampu memahami secara mendalam tentang hubungan mazhab-mazhab hukum dengan konsep-konsep hukum. B. URAIAN MATERI
1. Hubungan antara Mazhab Hukum Eropah Kontinental dengan Konsep Hukum Civil Law. Salah satu ciri yang paling penting dalam mazhab hukum Eropah Kontinental adalah konsep legisme hukum. Legisme hukum adalah suatu konsep hukum yang mendasarkan bahwa hukum itu identik dengan undang-undang yang dibuat oleh pembuat undang-undang dalam rangka untuk memberikan jaminan kepastian hukum agar tercipta ketertiban masyarakat, di luar undang-undang tidak ada hukum lain. Konsep hukum civil law adalah suatu konsep hukum yang sangat konsern terhadap perlindungan hak-hak dasar seseorang atau masyarakat. Karena itu kepastian hukum yang merupakan bagian yang sangat penting dalam mazhab hukum Eropa Kontinental diharapkan mampu memjamin terlindunginya hak-hak dasar yang dimiliki oleh seseorang atau masyarakat.^48 Lahirnya konsep negara hukum ( Rechstaats ) dari Immanuel Kant, John Locke dan J. Stahl ini adalah merupakan pengaruh kuat dari konsep civil law dengan sistem legisme hukumnya. Mazhab hukum Eropa Kontinental dan konsep hukum civil law memiliki hubungan yang sangat erat mengingat perkembangan konsep hukum civil law berawal di benua Eropa dan beberapa negara lainnya. Konsep hukum civil law dalam praktek negara-negara bersifat normatif, artinya bahwa hukum itu terdiri (^48) Op.Cit. Theo Huijbers. Hlm 72
dari norma-norma hukum tertulis. Adalah salah satu mengkarakteristikan sociological jurisprudence sebagai suatu disiplin yang empiris dan deskriptif berlawanan dengan normatif jurisprudence sebagai suatu yang preskriptif atau tidak empiris. Konotasi terma empiris terkait dengan pertentangan pengalaman dan metafisik. Suatu deskriptif yang analitis dari hukum positif sebagai sistem norma yang valid tidak kurang empirisnya dibanding dengan ilmu alam yang terbatas pada material yang diberikan oleh alam. Suatu teori hukum kehilangan karakter empirisnya dan menjadi metafisik hanya jika pembahasannya melampaui hukum positif dan membuat pernyataan tentang sesuatu yang dianggap sebagai hukum alam. Normative jurisprudence mendeskripsikan objek tertentu yaitu norma, bukan pola perbuatan nyata. Pernyataan ilmu hukum, seperti ilmu alam adalah pernyataan hipotesis umum. Perbedaannya terletak pada konsekuensi yang terkait dengan konsidi, bukan sebab akibat.^49
2. Hubungan antara mazhab Hukum Anglo Saxon/America dengan Konsep Hukum Commons Law****. Salah satu ciri yang paling penting dalam mazhab hukum Anglo Saxon/American adalah konsep realism hukum. Realisme hukum adalah suatu konsep hukum yang tidak mendasarkan sumber hukum itu hanya undang-undang yang dibuat oleh pembuat undang-undang dalam rangka mengatur ketertiban masyarakat. Di luar undang-undang terdapat sumber-sumber hukum lain yang dapat dijadikan dasar penerapan suatu sistem hukum.. Konsep hukum commons law adalah suatu suatu konsep hukum yang sangat konsern terhadap terciptanya rasa keadilan masyarakat. Hak-hak dasar seseorang tentunya sangat penting akan tetapi juga terdapat hal yang lebih penting yaitu kepentingan masyarakat umum.^50 Lahirnya konsep negara hukum ( Rule of Law ) dari A.V. Decey, Oliver Wendell Holmes dan John Dewey ini adalah merupakan pengaruh kuat dari konsep commons law dengan sistem realisme hukumnya. Mazhab hukum Anglo Saxon dan konsep hukum memiliki hubungan yang sangat erat mengingat perkembangan konsep hukum common law berawal di wilayah Kerajaan Inggris dan beberapa negara lainnya. Konsep hukum common (^49) Jimly Asshiddiqie, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. (Jakarta : Konstitusi Press, 2012). Hlm 132 (^50) Ibid. Theo Huijbers
masyarakat ( social justice ) hal ini bisa dilihat dalam praktek selain adanya undang-undang terdapat sumber lain misalnya konvensi, etika, moral dan jurisprudensi.^52 Tata hukum Indonesia memiliki sejarah panjang. Politik hukum yang digunakan sebagai pelaksana berlakunya aturan hukum itu. Hal ini disebabkan Indonesia memiliki sejarah bangsa yang luhur dan tidak ternilai harganya di dunia ini. Selain itu, juga adanya perkembangan hukum yang dialami sebagai pengatur tingkah laku bangsa Indonesia dalam pergaulan hidup. Kehidupan Indonesia dalam bidang hukum yang mulai jelas dapat diketahui yaitu : Setelah kedatangan bangsa Eropa terutama orang-orang Belanda dengan usaha menanamkan pengaruhnya melalui penjajahan ( colonialisme ). Dari bangsa inilah banyak pengalaman dan korban yang diderita oleh bangsa Indonesia dalam melakukan perlawannya. Peristiwa itu tercatat sebagai sejarah bangsa yang tidak boleh dilupakan bagi setiap orang. Apakah yang dilakukan oleh orang Belanda dalam bidang hukum?^53 Pada masa penjajahan Belanda misalnya memberlakukan ketentuan sebagai berikut :^54 a. Reglement of de Rechterlijke Ordonantie (RO) atau Peraturan Organisasi Pengadilan. b. Algemene Bepalinegn van Wetgeving (AB) atau Ketentuan Umum tentang Perundang-Undangan. c. Burgerlijke Wet Book (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). d. Wetboek van Koophandel (WVK) atau Kitab Undang-Undang Hukum Dadang (KUHD). e. Reglement op de Burgerlijke Rechvordering (RV) atau peraturan tentang Acara Perdata. f. Wetbook van Strafrecht (WVS) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). g. Dan sebagainya. (^52) Ibid. Theo Huijbers (^53) E. Abdoel Djamal. Hlm 10 (^54) Ibid.
Hukum dan ketentuan tersebut di atas adalah ketentuan yang dibawa oleh Kolonial Belanda yang diberlakukan di wilayah jajahannya Indonesia. Yang dalam sejarah hukum dan ketentuan dimaksud adalah berasal dari daratan Eropa (Eropa Kontinental) yang memiliki cirri dengan sistem civil law. Sistem hukum civil law adalah sistem hukum yang senantiasa memandang undang-undang adalah salah satu sumber hukum yang akan dipergunakan dalam proses hukum di Pengadilan.
4. Pengaruh Mazhab Hukum Terhadap Sistem Hukum Yang Dianut di Amerika Serikat. Luas wilayah Amerika Serikat adalah 3.615.123 mil persegi dengan penduduk lebih kurang 300 juta jiwa pada tahun 2001. Dari negara-negara yang diperbandingkan Amerika Serikat merupakan negara terbesar tetapi dengan tingkat kepadatan penduduk yang paling rendah yaitu lebih kurang 53 orang per mil persegi sehingga negara ini terasa kosong. Penduduknya sangat pluralistik, dikatakan bahwa Amerika Serikat adalah negara dari minoritas-minoritas (a country of minorities). Hal ini dapat difahami jika diingat bahwa penduduk Amerika Serikat adalah negara yang sama sekali baru dan penduduk pertamanya merupakan pelarian dari Eropa. Tidak ada golongan ningrat dan rohaniawan seperti di Inggris, kecuali penduduk asli seperti suku-suku indian, sebagian terbesar dari penduduknya terdiri dari imigran-imigran yang berasal dari Eropa, Africa dan Asia dengan bahasa, kebudayaan dan agama serta kepercayaan yang beraneka ragam. Lebih kurang 52% berdiam di kota-kota. Penduduk kota-kota besar yang beragama katolik, jahudi dan mormon, sedangkan di luar itu pada umumnya beragama protestan. Dari tenaga kerja yang ada kurang dari 10% bekerja di sektor agraria, sebagian kerja di bidang industri. Masyarakat Amerika Serikat pada umumnya adalah sangat individualistis dan tingkatan mobilitas sosial adalah tinggi. Jumlah surat kabar memang banyak dengan omplag yang besar tapi sirkulasinya tidak bersifat nasional dan pada umumnya terbatas di daerah kota-kota tempat penerbitannya. Sifat kedaerahan terasa sekali dikalangan penduduk.^55 (^55) A.S.S. Tambunan. Hukum Tata Negara Perbandingan. (Jakarta : Puporis Publisher, 2001). Hlm 9
adalah pembagian antara undang-undang federal dan negara bagian Untuk memahami ini, ada baiknya untuk mengingat bahwa Amerika Serikat didirikan tidak sebagai satu bangsa, tetapi sebagai suatu kumpulan dari 13 koloni, mereka masing-masing mengklaim kemerdekaan dari Kerajaan Inggris. Deklarasi kemerdekaan (1776) dengan demikian berbicara tentang “rakyat dari koloni-koloni ini” tetapi juga menyatakan bahwa “koloni-koloni yang bersatu” ini adalah dan berdasarkan hak harus menjadi “ Negara-negara Yang Bebas dan Merdeka”. Ketegangan antara satu bangsa dan beberapa negara merupakan tema abadi dalam sejarah hukum Amerika Serikat. Sebagaimana dijelaskan di bawah Konstitusi Amerika Serikat (yang diadopsi pada 1787) diratifikasi pada (1788) memulai pergeseran kekuasaan bertahap dan kadangkala hangat diperdebatkan serta otoritas hukum yang menjauh dari negara-negara bagian ke pemerintah federal. Meskipun demikian, hinggs dewasa ini negara-negara bagian mempertahankan otoritas yang besar. Seorang pemerhati sistem hukum Amerika Serikat harus memahami bahwa yurisdiksi dibagi antara pemerintah federal dan negara-negara bagian.^58
5. Pengaruh Mazhab Hukum Terhadap Sistem Hukum Yang Dianut di Inggris. Inggris merupakan negara kepulauan dan luas wilayahnya adalah 44. mil persegi dengan penduduk lebih dari 60 (enampuluh) juta jiwa tahun 2001. Karena merupakan negara kepulauan maka Inggris terisolasi dari pengaruh yang dialami negara-negara Eropa daratan. Hal ini menerangkan bahwa perkembangan ketatanegaraan di Inggris sebagaimana diuraikan di dalam buku ini selama berbad-abad berlangsung secara gradual dan kontinu tanpa adanya gangguan dari luar. Mengenai penduduknya sebetulnya Inggris terdiri dari 4 (empat) bangsa yaitu : Inggris yang merupakan 4/5 dari penduduk, dan yang 1/ lagi diwujudkan oleh bangsa Skotlandia, Welch dan Irlandia Utara. Kebudayaan Inggris adalah homogen dan bahasa nasionalnya adalah bahasa Inggris walaupun di Skotlandia dan Irlandia Utara juga dipergunakan bahasa Skot dan bahasa Irlandia. Sebagian besar penduduk Inggris memeluk agama protestan, hanya sebagian kecil di Skotlandia dan Irlandia Utara beragama katolik. Dari (^58) Ibid.
negara-negara negara-negara yang diperbandingkan dalam buku ini Inggris adalah negara yang paling industrilized dan urbanized. Lebih kurang 70% penduduk Inggris berdiam di kota-kota dan hanya lebih kurang 4% bekerja di bidang agraria. Tingkat kepadatan penduduk adalah lebih kurang 600 permil persegi. Jadi dari negara-negara yang diperbandingkan Inggris adalah yang padat penduduknya. Jumlah omplag atau sirkulasi surat-surat kabar mencapai 5- 6 jutaan dan beredar hampir serentak di seluruh wilayah nasional. Hal tersebut di atas menyebabkan Inggris adalah negara yang sangat kompak.^59 Terbentuknya hukum dimulai dari kebiasaan yang mudah dirasakan sebagai kewajiban untuk bersikap tindak yang demikian itu, dan kemudian mendapat sanksi apabila tidak melaksanakan apa yang ditentukan oleh kebiasaan tersebut. Dalam kaidah hukum ini dinamakan hukum kebiasaan, yang akhirnya merupakan hukum bagi masyarakat. Bila kebiasaan itu menjadi tradisi yang turun temurun dan akhirnya menjadi adat. Bila dalam adat ini dijatuhkan sanksi apabila dilanggar, maka lahirlah hukum adat.^60 Sebagai contoh dapat dipergunakan pembentukan hukum Inggris yang sampai sekarang masih berpegang pada hukum kebiasaan. Hukum di Inggris berasal dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikembangkan oleh pengadilan. Hukum ini dinamakan common law. Perkembangan ini dimulai pada tahun 1066 sewaktu Inggris dijajah oleh bangsa Normandia dengan Rajanya yang terkenal Willian the Qonguer, yang kemudian dilanjutkan oleh pengganti-penggantinya. Di samping mengatur masalah pemerintahan masalah pengadilan diatur juga. Kerapkali penguasa kerajaan yang berperan sebagai hakim. Mereka ini keliling dari daerah satu ke daerah lainnya. Oleh karenanya hakim-hakim tersebut dinamakan judges of lyre (lier) atau itenerant judges (hakim keliling). Dari keputusan-keputusan hakim ini timbulah yang dikatakan common law. Di samping common law di Inggris berlaku juga hukum yang terbentuk dari undang-undang. Hukum yang berasal dari undang-undang ini disebut statute law yang merupakan bagian kecil dari hukum Inggris. Sebagai contoh dari hukum statute Inggris ini dalam hukum pidana materil seperti : (^59) Op.Cit. A.S.S. Tambunan. Hlm 9 (^60) Op.Cit. R.Soeroso. Hlm 94
orang per mil persegi. Lebih kurang sepertiga dari penduduk di daerah pedesaan dan 30% berdiam di kota-kota kecil yang berpenduduk lebih kurang 20 ribu jiwa. Selain kota Paris hanya ada enam kota yang berpenduduk lebih dari seperempat juta jiwa. Lebih kurang 20% dari penduduk hidup di sektor agraria dibandingkan 10% di Amerika Serikat dan kurang dari 5% di Inggris. Insudtrinya sudah maju tetapi tingkatnya masih di bawah Amerika Serikat dan Inggris. Walaupun terdapat perusahaan-perusahaan raksasa tetapi sebagian perusahaan industri masih sekala kecil. Sekitar 96% dari perusahaan itu mempunyai tenaga kerja di bawah 50 0rang, malah 83% dari perusahaan itu masing-masing mempekerjakan kurang dari 5 orang. Perusahaan perorangan terdapat di mana-mana, jumlahnya sekitar1 1 ¼ juta yang bergerak di bidang industri dan perdagangan. Dari lebih dari 4 ½ juta petani sekitar 80.000 orang merupakan buruh tani, selebihnya mempunyai ladang dan mengerjakannya sendiri. Dengan demikian masyarakat Perancis tidak ditandai oleh polarisasi antara polarisasi dan buruh, diantaranya dan bersama-sama dengan kedua sektor tersebut terdapat sejumlah besar pengusaha serta produsen kecil yang independen dan bergerak di bidang industri, perdagangan dan agraria. Pandangan politik mereka bersifat pragmentaris. Keadaan ini mempunyai dampak kehidupan politik bangsa Perancis, partai-partai politik saling bersaing untuk merebut tempat di hati para pengusaha kecil yang independen ini.^62
7. Hubungan Antara Konsep Hukum Commons Law dengan Konsep Realisme Hukum. Sistem commons law pada dasarnya sama dengan sistem civil law berkembang pada era setelah kejatuhan kekaisaran Romawi yang diikuti dengan lahirnya negara-negara berdaulat khususnya dibenua Eropa. Lahirnya gerakan pembaharuan peradaban masyarakat dengan berkembangnya pemikiran rasional dan otonomi manusia ( Renaisance dan Aufklarung) kira-kira pada abd ke 12 (dua belas). Namun berbeda dengan negara-negara lain seperti Perancis, Jerman, Belanda dan beberapa negara yang merumuskan kaidah-kaidah hukum yang berlaku untuk negara-negaranya. Inggris adalah negara yang tidak merubah (^62) Op.Cit. A.S.S. Tambunan. Hlm 10
bentuk negaranya maupun bentuk pemerintahhannya. Bentuk negaranya tetap dengan federasi dan bentuk pemerintahanya dengan Monarki Konstitutional. Sehingga kaidah-kaidah hukum di Inggris tidak mencari kaidah-kaidah hukum lain seperti yang terjadi di Perancis dan Jerman, akan tetapi Inggris terus mengembangkan tatanan hukum lokal yang sudah tumbuh berabad-abad bersama masyarakat di Inggris. Misalnya : Custom (kebiasaan), General Prinsiple (prinsip hukum umum), Doctrinal (pendapat para pakar) dan Jurisprudence (putusan pengadilan). kaidah-kaidah hukum inilah yang akhirnya oleh Inggris di berlakukan juga di negara-negara jajahannya. Misalnya di dalam sistem hukum Amerika Serikat selain statuta-statuta terdapat sumber-sumber hukum lain. Sumber-sumber yang paling jelas adalah adanya statuta-statuta yang diberlakukan oleh Kongres, sebagaimana dilengkapi oleh peraturan-peraturan administratif. Kadang-kadang hal ini membatasi secara jelas batas dari tindakan-tindakan yang legal dan ilegal, misalnya lagi perampok bank tetapi tidak ada perintah yang dapat menyebarkan undang-undang yang cukup untuk meliputi situasi. Untungnya, sebuah kumpulan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum mengisi kekosongan tersebut. Terdapat juga hukum adat, di mana tidak ada statuta atau ketetapan. Konstitusi berlaku, baik pengadilan federal maupun negara bagian sering berpaling pada hukum adat atau undang- undang tidak tertulis, yakni kumpulan keputusan, kebiasaan, dan prinsip-prinsip hukum umum yuridis yang berawal berabad-abad lampau di Inggris dan terus berkembang hingga dewasa ini. Di banyak negara bagian, undang-undang tidak tertulis terus memainkan peran penting dalam perselisihan perjanjian, karena badan legislatif tidak terlihat cakap untuk memberlakukan statuta yang meliputi setiap kemungkinan dalam perkara perjanjian.^63
8. Praktek Negara-negara Yang Menggunakan Konsep Campuran. Dalam referensi ilmu hukum belum dapat dipastikan apakah ada negara yang menggunakan secara campuran antara konsep hukum civil law dan konsep hukum commons law. Namun demikian dalam praktek-praktek negara dapat saja (^63) Op.Cit. Garis Besar Hukum Amerika. Hlm 12
