

Study with the several resources on Docsity
Earn points by helping other students or get them with a premium plan
Prepare for your exams
Study with the several resources on Docsity
Earn points to download
Earn points by helping other students or get them with a premium plan
Community
Ask the community for help and clear up your study doubts
Discover the best universities in your country according to Docsity users
Free resources
Download our free guides on studying techniques, anxiety management strategies, and thesis advice from Docsity tutors
semoga bermanfaat bagi para pembaca khususnya bagi mahasiswa
Typology: Exercises
1 / 2
This page cannot be seen from the preview
Don't miss anything!
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapapun. Hak diartikan sebagai kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Adapun asasi bermakna segala sesuatu yang bersifat dasar, prinsip, dan fundamental yang selalu melekat pada obyeknya. Sedangkan manusia diartikan sebagai makhluk yang berakal budi. Jadi, berdasarkan analisis semantik dari beberapa kata kunci di atas, maka dapat dipahami bahwa hak asasi manusia adalah sesuatu yang senantiasa melekat dan paling fundamental bagi manusia. Dengan ungkapan lain, hak asasi manusia adalah suatu hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia. HAM, merupakan terjemahan dari basic right dalam bahasa Inggris dan gronder echten dalam Bahasa Belanda. Sebagian orang menyebut HAM ini dengan istilah hak fundamental, sebagai terjemahan dari fundamental rights dalan Bahasa Inggris dan fundamentele rechten dalam Bahasa Belanda. Di Amerika Serikat di samping dipergunakan istilah human rights , dipakai juga istilah civil rights. A. Hak Asasi Manusia Menurut Pandangan Islam Hak-hak asasi manusia memperoleh landasannya dalam Islam melalui ajarannya yang paling utama, yaitu tauhid (mengesakan Tuhan). Karena itu, hak-hak asasi manusia dalam Islam lebih dipandang dalam perspektif teosentris. Walau demikian, ajaran tauhid tersebut berimplikasi pada keharusan prinsip persamaan, persaudaraan dan keadilan antar sesama manusia, dan prinsip kemerdekaan dan kebebasan manusia. Ada dua hal yang menjadi dasar hak-hak asasi manusia dalam al-Qur’an. Dasar pertama, yakni Allah menjadikan manusia sebagai mustakhlif di muka bumi. Ini berarti manusia resmi diberi amanat sebagai representasi Tuhan ( khalifah ) di muka bumi. Dalam menjalankan amanat sebagai khalifah , tugas pokok dan fungsional yang harus diemban manusia adalah melaksanakan hokum Tuhan di muka bumi ini dengan cara yang benar. Implikasinya adalah terdapat hak-hak civil berupa hak-hak politik ( siyasi ) pada diri setiap individu. Dasar kedua, bahwa Allah menjadikan manusia sebagai musta’mir di muka bumi. Ini sekaligus menunjukkan tugas manusia sebagai pemakmur/ pembangun bumi. Ini berimplikasi bahwa manusia memiliki hak-hak asasi.
B. Demokrasi dalam Pandangan Islam Demokrasi secara etimologi beasal dari kata Yunani, demos berarti rakyat, kratos/kratein berarti kekuasaan/berkuasa. Sehingga secara asal katanya, demokrasi berarti “rakyat bekuasa” ( government or rule by the people ). Demokrasi secara harfiah merupakan sistem pemerintahan yang sangat membuka pintu lebar-lebar kepada arus akuntabilitas publik. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan penekanan pada fungsi kontrol atau dengan kata lain check and balance dari semua pos-pos kekuasaan yang ada. cita-cita politik Islam dapat dikatakan bahwa tujuan sentral Islam adalah untuk menciptakan tata sosial yang anggun dan hidup di muka bumi yang adil didasarkan pada etika. Dalam sistem demokrasi yang didinginkan Islam, nilai-nilai intelektualdan nilai-nilai spiritual haruslah saling menopang dan saling melengkapi. Demokrasi mesti mempunyai orientasi moral. Terdapat 3 prinsip umum ketatanegaraan dalam pemerintahan Islam:
C. Korupsi dalam Pandangan Islam Cita-cita gerakan reformasi akan adanya suatu pemerintah yang bersih ( Clean Government ) dari korupsi untuk mewujudkan pemerintahan yang efesien terbuka dan bertanggung jawab pada rakyat ( Good Governance ) di dorong oleh semakin menguatnya tuntutan demokrasi dan penghormatan atas hak asasi manusia serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik.